SERANG– Kabar baik bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Angin segar muncul usai pemerintah dikabarkan bersiap untuk melakukan pengangkatan dan peralihan status bagi PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang direncanakan mulai berlaku efektif pada Januari 2027.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi tenaga honorer yang sebelumnya diangkat dengan skema paruh waktu seiring dengan penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menuntaskan penataan tenaga honorer secara bertahap, sekaligus memastikan kesejahteraan dan kepastian status hukum bagi pegawai yang telah lama mengabdi.
Transisi dari paruh waktu ke penuh waktu ini juga akan dibarengi dengan penyesuaian jam kerja serta struktur penghasilan atau gaji yang disesuaikan dengan ketentuan standar PPPK penuh waktu, mengikuti kemampuan keuangan masing-masing instansi.
Hingga saat ini, instansi terkait bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah mematangkan regulasi teknis serta validasi data pegawai.
Validasi ini penting untuk memastikan bahwa pengangkatan mulai Januari 2027 mendatang berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan formasi yang tersedia.
Merespons itu, Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (AP3KI) berkomitmen penuh akan mengawal jalanya pengangkatan seluruh PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu mulai 2027.
Meski begitu, terdapat beberapa sorotan menjadi perhatian AP3KI, mulai mekanisme pengangkatan, regulasi, formasi hingga nasib tenaga honorer yang belum terakomodir dalam skema pengangkatan PPPK.
Pengurus AP3KI Banten, Taufik Hidayat, mengapresiasi keputusan pemerintah terkait PPPK paruh waktu seluruh lintas profesi akan di angkat menjadi PPPK penuh waktu per 2027.
“Kami sangat menyambut baik, alhamdulillah ini kabar baik buat kawan-kawan PPPK PW di Provinsi Banten,” ucap Taufik kepada awak media.
Menurutnya, AP3KI saat ini selaku pengurus ASOSIASI PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA ( AP3KI) sedang mengawal kebijakan tersebut.
Pertama, kata dia, terkait mekanisme pengangkatan apakah serentak atau bertahap dengan melihat ketersediaan anggaran APBN Karena gajih PPPK Kedepan akan di tanggung APBN
“Terkait regulasi yang mengatur bahwa PPPK PW bisa dI angkat ke penuh waktu tanpa tas dan PPPK penuh waktu diberi kesempatan untuk daftar CPNS dengan maksimal umur berapa ini yg sedang kami kawal,” terangnya.
Kemudian, Jelas dia, ketersediaan formasi berdasarkan kebutuhan Anjab ABK yg nanti d usulkan pemerintah daerah ke pusat karena ini sangat berpengaruh nantinya
“Terkait kurang lebih 172 ribu honorer yang belum terakomodir juga ingin menjadi perhatian pemerintah mengingat untuk tenaga guru yang masuk data Dapodik ini msih tetap diperpanjang masa kerjanya
Kami sangat menyambut kabar baik ini karena ini akan membantu mengurangi beban belanja pegawai di provinsi Banten terutama jika PPPK gajihnya di tarik ke APBN semua,” kata Taufik.
“Semoga ini menjadi langkah penyelesaian terkait keberadaan PPPK di seluruh Indonesia khususnya di provinsi Banten,” tandasnya.
