SERANG – Provinsi Banten mencatatkan lonjakan signifikan dalam angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang periode Januari hingga Oktober 2026.
Berdasarkan data rekapitulasi pelaporan tenaga kerja pada Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Banten menempati posisi kedua secara nasional dengan total 8.649 pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Angka tersebut menyumbang sekitar 12,06 persen dari total kasus PHK di seluruh Indonesia yang mencapai 71.734 pekerja. Banten berada tepat di bawah Provinsi Jawa Barat yang mencatatkan kasus tertinggi yang mencapai 14.694 pekerja, serta berada di atas Jawa Tengah dengan 6.860 pekerja, Jawa Timur dengan 6.574 pekerja, dan DKI Jakarta 5.360 pekerja.
Adapun tren Gelombang PHK di Banten yang terhitung sejak Januari–Oktober 2026, menunjukkan eskalasi tajam sejak awal kuartal kedua tahun 2026:
Untuk rinciannya lengkapnya, Januari 670 orang, Februari 731 orang, Maret 643 orang, April 1.440 orang, Mei 966 orang, Juni 1.198 orang, Juli 1.416 orang, Agustus 1.229 orang, September 356 orang, Oktober 37 orang, dengan total keseluruhan 8.649 orang.
Tingginya angka PHK ini menegaskan pentingnya penguatan perlindungan tenaga kerja serta percepatan penyaluran manfaat program JKP untuk membantu para pekerja yang terdampak di wilayah Banten agar dapat kembali masuk ke pasar kerja.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, memberikan tanggapan terkait melonjaknya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Provinsi Banten yang menempati posisi kedua tertinggi secara nasional.
Dimyati menilai fenomena maraknya gelombang PHK ini sebagai kondisi yang amat memprihatinkan, mengingat Banten merupakan wilayah yang memiliki banyak kawasan industri dan berdekatan dengan ibu kota.
“Ya memang sangat miris ya. Di Banten banyak industri, banyak tempat usaha, dan dekat dengan ibu kota, kok banyak yang terkena PHK. Nah, itu kelihatan secara ekonomi global ini masih menjadi persoalan, ditambah dolar yang terus naik sehingga pengusaha merasa bebannya berat,” katanya saat ditemui di aula kantor DPUPR Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (11/11).
Menurut Dimyati, terjadinya gelombang PHK di Banten diakibatkan banyak faktor, salah satunya situasi ekonomi global yang berdampak besar terhadap industri di tanah Jawara.
“PHK ini terjadi kan kemungkinan karena pengusahanya rugi atau defisit di tengah situasi ekonomi global saat ini,” ujarnya.
Maka dari itu, ia menegaskan perlunya kolaborasi antarsektor untuk menjaga agar iklim investasi dan ketersediaan lapangan kerja di Banten tidak semakin merosot.
Ia menyoroti pentingnya peran lima unsur utama, mulai dari pemerintah yang empermudah perizinan di tingkat kabupaten/kota tanpa mempersulit pengusaha, termasuk menggratiskan berbagai perizinan.
Kemudian, sektor swasta, BUMN dan BUMD menjaga keberlangsungan investasi dan iklim industri agar tidak mandek. Akademisi memberikan peningkatan kemampuan bagi para pekerja melalui pelatihan, sertifikasi, dan akreditasi.
Berikutnya masyarakat atau tenaga kerja diminta mengembangkan budaya kerja yang disiplin, sehat, serta terus mau belajar agar tidak tertinggal.
“Termasuk dengan media sosial yang berperan penting dalam advokasi, transformasi informasi, serta literasi publik secara cepat dan meluas,” ungkapnya.
Wagub juga mendorong agar pemerintah mengkaji berbagai opsi insentif bagi dunia usaha serta mendorong penyerapan kembali tenaga kerja untuk mencegah gelombang PHK berlanjut.
“Nah, itu yang sedang kita bahas, seperti opsi tax holiday, tax amnesty, dan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha agar beban mereka tidak terlalu berat di tengah situasi ekonomi global saat ini,” jelasnya.
Ia mengingatkan, apabila investasi yang sedang berjalan sampai terhenti, dampak berantai terhadap lapangan pekerjaan di Banten akan sangat besar.
“Maka ini memang penting bagi kita untuk sinergi menjaga keberlanjutan industri, dan ini menjadi prioritas bersama,” paparnya.
