JAKARTA – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) sukses menggelar Kongres ke-2 dengan menetapkan kembali Agus Jabo Priyono menjadi Ketua Umum untuk periode 2025-2029.
Kongres tersebut diselenggarakan beriringan dengan Hari Lahir (Harlah) ke-4 Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), yang lahir pada 1 Juni 2021 dengan mengusung Tema “Bersama Prabowo-Gibran Bangun Persatuan Nasional Menuju Rakyat Adil Makmur.
Agus Jabo Priyono yang yang juga sebagai Wakil Menteri Sosial dalam keterangannya menyebut, dirinya diusulkan oleh seluruh DPW dan DPK se-Indonesia yang hadir dalam Kongres untuk kembali memimpin PRIMA.
Alih-alih langsung menerima, dirinya mengajukan syarat terlebih kepada peserta Kongres.
“Saya siap menjadi Ketua Umum kembali dengan syarat kawan-kawan mau berjuang dengan keras dan sehebat-hebatnya untuk membesarkan partai,” kata Agus Jabo saat menyampaikan pidato politik, Minggu, 1 Juni 2025.
Diterangkan Agus Jabo, dalam rangka membesarkan partai tersebut, ia meminta supaya seluruh kader dan anggota partai menaruh kepentingan rakyat diatas kepentingan partai dan kepentingan pribadi.
Kemudian tidak lupa juga beliau menegaskan bahwa posisi garis idieologi dan politik PRIMA dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan membangun persatuan nasional untuk mewujudkan Rakyat adil Makmur.
beliau mengatakan dalam pidato politik nya untuk seluruh kader dan anggota partai untuk Mendukung program-program pemerintah seperti sekolah rakyat, koperasi merah putih, Makan Bergizi Gratis dan program lainnya yang pro terhadap Rakyat. Dan terakhir agus jabo priyono menekankan untuk berjuang dengan riang gembira, Pancasila dasarnya, Trisakti jalannya, Rakyat adil Makmur Tujuannya.
Acara ini juga di hadiri oleh beberapa tokoh nasional diantaranya yaitu Menteri Ham Natalia Pigai, wakil Menteri Mugianto, wamensetneg Juri Ardianto.
Dengan gelaran Kongres dan Harlah ini, PRIMA menegaskan eksistensinya sebagai kekuatan politik alternatif yang konsisten memperjuangkan politik kerakyatan, tanpa kehilangan arah dalam lanskap politik nasional yang terus berkembang.