BANTENCORNER.COM — Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Politeknik Piksi Input Serang menegaskan bahwa aksi menerobos ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Banten yang berlangsung pekan ini merupakan gerakan murni yang lahir dari keresahan masyarakat Banten, bukan titipan kepentingan politik pihak mana pun.
Dalam aksi tersebut, DPM Politeknik Piksi tidak membawa bendera organisasinya secara tunggal. Mereka memilih mengibarkan bendera aliansi, karena aksi ini merupakan gabungan dari berbagai elemen mahasiswa. Di antaranya Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Piksi, serta aktivis kampus Politeknik Piksi dan organisasi eksternal lainnya yang peduli terhadap isu publik.
Tuntutan utama yang dibawa para peserta aksi adalah evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan DPRD Provinsi Banten yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur di daerah. Mereka menilai kebijakan tersebut mencerminkan ketimpangan serius antara kesejahteraan wakil rakyat dan kondisi riil masyarakat Banten.
Selain evaluasi tunjangan, massa aksi juga mendesak adanya transparansi penggunaan anggaran, pembatasan fasilitas dinas yang dinilai berlebihan, serta realokasi anggaran agar lebih berpihak kepada sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa tertinggal.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari beberapa gelombang unjuk rasa sebelumnya yang mengangkat isu serupa. Namun hingga kini, pihak DPRD Provinsi Banten belum memberikan respons nyata terhadap tuntutan masyarakat dan mahasiswa.
Sebagai bentuk desakan moral, massa aksi kemudian melakukan upaya menerobos ruang rapat paripurna DPRD Banten. Langkah ini dilakukan agar suara masyarakat benar-benar terdengar langsung oleh para wakil rakyat, bukan hanya melalui surat atau orasi di luar gedung.
“Kami sudah beberapa kali turun ke jalan, tapi suara kami tetap tidak didengar. Langkah menerobos ruang rapat paripurna ini adalah simbol bahwa suara rakyat jangan terus diabaikan,” tegas Ketua DPM Politeknik Piksi, Muhamad Agis Muqoyyim, melalui keterangan tertulis pada Minggu, 5 Oktober 2025.
Agis menegaskan, gerakan ini lahir dari keresahan masyarakat terhadap kebijakan yang tidak berpihak, bukan karena arahan, pesanan, atau kepentingan kelompok tertentu. Ia menolak keras tudingan bahwa aksi tersebut ditunggangi kepentingan politik.
“Kami tegaskan gerakan ini bukan pesanan siapapun. Kami hadir sebagai bagian dari suara masyarakat Banten yang menilai bahwa kebijakan tunjangan DPRD tidak sejalan dengan kondisi ekonomi dan infrastruktur di Banten,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agis juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan gerakan tambahan sebagai tindak lanjut pasca aksi kemarin, apabila DPRD Provinsi Banten tetap bersikap abai terhadap tuntutan publik. Ia menegaskan bahwa aksi lanjutan ini akan lebih besar dan melibatkan elemen yang lebih luas.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Saat ini kami sedang menyusun konsolidasi untuk aksi lanjutan. Kalau DPRD tetap bungkam, maka gelombang berikutnya akan jauh lebih besar,” tegas Agis.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara ketika lembaga perwakilan rakyat abai terhadap realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Ketika kebijakan publik tidak berpihak, maka kampus dan mahasiswa harus tampil di garda terdepan.
Di akhir pernyataannya, Agis menyerukan kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat Banten untuk terus menjaga semangat solidaritas dalam memperjuangkan kebijakan publik yang berkeadilan.
“Kami akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah konkret dari DPRD Provinsi Banten. Tunjangan yang tidak berpihak pada kepentingan publik harus dikaji ulang. Ini adalah perjuangan bersama untuk masyarakat Banten,” pungkasnya.
