Bantencorner.com SERANG – Setelah Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam kasus alih fungsi lahan Situ Rancagede Jakung, sorotan kini beralih pada proses hukum pidana. Penggiat hukum, Maruli Rajagukguk, memberikan dukungan penuh dan mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk tidak berhenti di tengah jalan. Ia meminta agar aktor intelektual di balik kasus ini diusut tuntas dan diproses secara hukum.
“Kami mendukung penuh Kejati Banten untuk menelusuri lebih dalam. Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti di level bawah. Kasus seluas ini dengan nilai kerugian negara yang fantastis, mustahil jika tidak ada otak intelektual di baliknya,” tegas Maruli Rajagukguk dikutif dari http://Terasmedia.co Sabtu (11/04/2026).
Pria yang pernah aktif di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yangon Justice Center, Myanmar ini menilai sangat tidak adil jika hanya mantan Kepala Desa yang dipenjara, sementara pihak-pihak lain yang menikmati keuntungan justru lepas dari jerat hukum.
“Kepala Desa sudah divonis dan menjalani hukuman, tapi kasus ini terasa janggal. Tidak mungkin seseorang berani bertindak seenaknya jika tidak ada perlindungan atau komplotan di level atas. Kami minta Kejati Banten berani mengungkap siapa saja aktor intelektual tersebut dan mempidanakan mereka sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Minta Aset Dikembalikan
Maruli juga menekankan, putusan MA yang memenangkan Pemprov Banten harus diikuti dengan upaya pemulihan aset negara.
“Putusan Nomor 6 K/TUN/2026 sudah sangat jelas menyatakan lahan itu milik Pemprov Banten. Maka, pihak-pihak yang menguasai lahan tersebut, termasuk PT Modern Industrial Estat, harus mengembalikan aset negara sesuai kondisi semula dan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.
Lebih jauh, Maruli mendukung langkah Gubernur Banten Andra Soni agar terus bekerja sama dan bersikap kooperatif dengan Kejati Banten dalam rangka menyelamatkan aset daerah.
“Siapapun yang terlibat, mulai dari pihak swasta, jajaran Pemprov Banten, hingga pihak Badan Pertanahan baik di wilayah maupun pusat, harus diusut tuntas dan ditindak tegas,” pungkasnya.
Kronologi Singkat
Sebelumnya diberitakan, MA pada Rabu, 11 Maret 2026 lalu mengabulkan kasasi yang diajukan Pemprov Banten. Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan gugatan pihak swasta tidak dapat diterima.
Dengan putusan ini, status Situ Rancagede Jakung seluas 32,57 hektare kembali sah sebagai aset daerah yang kini beralih fungsi menjadi kawasan industri dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1 triliun.
Saat ini, satu-satunya tersangka yang sudah divonis adalah Johani, mantan Kades Babakan, yang terbukti menerima suap Rp735 juta untuk memuluskan pembebasan lahan tersebut.
