Bantencorner.com Jakarta – Ada sebuah adagium klasik dari filsuf Seneca yang seolah menemukan panggungnya hari ini: “Seringkali kita lebih takut dalam pikiran kita sendiri ketimbang dalam kenyataan nyata.”
Jika Anda berjalan-jalan di pusat perbelanjaan di Bandung, Jakarta, atau Surabaya hari ini, kehidupan tampak berjalan seperti biasa. Restoran-restoran penuh, antrean gawai terbaru masih mengular, dan geliat ekonomi warga tetap berjalan. Di ruang-ruang rapat Kementerian Keuangan, para birokrat melihat angka-angka yang kokoh: PDB tumbuh 5,61%, inflasi terjaga, dan cadangan devisa masih di batas aman. Secara fundamental, republik ini sedang baik-baik saja.
Namun, mengapa ketika kita melihat papan bursa keuangan, suasananya mendadak berubah menjadi gelap gulita? Rupiah dihantam, IHSG merosot tajam di bawah level psikologisnya, dan narasi bahwa “Indonesia menjelang kiamat ekonomi” mendadak menjadi komoditas perbincangan sehari-hari.
Di sinilah sebuah cerita tersembunyi—sebuah Untold Story—mulai menampakkan polanya. Pihak asing dan para pendukungnya sejatinya tidak ingin melihat Indonesia maju. Ketika mereka tidak lagi bisa mendikte kebijakan kita secara politik, mereka beralih menggunakan instrumen finansial untuk menghancurkan Indonesia lewat jalur ekonomi.
Babak I: Teori dan Kenyataan di Pasar Finansial
Dalam dunia sains dan filsafat, ada sebuah konsep yang disebut Theory-Ladenness of Observation yang dipopulerkan oleh Thomas Kuhn. Sederhananya: tidak ada fakta yang benar-benar murni; semua pengamatan selalu disaring oleh asumsi yang kita bawa.
Ketika para pengamat dan influencer ekonomi melihat penurunan pasar modal kita, asumsi tunggal yang mereka bawa adalah: Pemerintah bobrok dan gagal. Namun, benarkah ini murni masalah domestik?
Mari kita lihat melalui kronologi berikut:
Kronologi Tekanan Finansial Global (Januari – Juni 2026)
– MSCI & Goldman Sachs (Januari): Membekukan indeks Indonesia dan mengancam menurunkan status pasar saham kita → Memicu kepanikan awal bagi investor institusi.
– Moody’s (Februari): Menyampaikan outlook negatif secara tiba-tiba, menyoroti pengelolaan fiskal → Membuat para pemberi pinjaman global mulai ragu.
– MSCI (Mei): Mencoret 19 perusahaan Indonesia sekaligus dari indeks pasar mereka → Terjadi arus keluar modal masif puluhan triliun, bukan karena kinerja perusahaan memburuk, melainkan karena aturan indeks.
Sumber data: Gema – Asrronaci
Pergerakan ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini adalah perang persepsi yang dirancang secara sistematis. Kendali indeks dan peringkat tersebut tidak dipegang oleh Jakarta, melainkan oleh entitas kekuatan modal global. Di saat modal asing dipaksa keluar dari Indonesia, uang tersebut justru berpindah tempat ke Singapura yang mencatatkan rekor aliran dana tertinggi.
Singapura, dengan total investasi asing ratusan miliar dolar dari Amerika, telah lama menjadi simpul utama dan “kapal induk” finansial Barat di Asia Tenggara untuk mengontrol ritme ekonomi kawasan.
Babak II: Harga yang Harus Dibayar untuk Sebuah “Kemandirian”
Mengapa Indonesia yang sedang bertumbuh harus “didisiplinkan” dengan serangan ekonomi seperti ini? Jawabannya ada pada keberanian kita mempraktikkan doktrin politik Bebas Aktif secara nyata, bukan sekadar jargon di atas kertas.
Ketika Presiden melakukan lawatan ke Eropa dan menjalin kerja sama internasional, Indonesia sedang menegakkan kedaulatannya:
– Belajar membuat industri sendiri: Memilih membeli jet Rafale dan kapal selam dari Prancis karena disertai klausul Transfer of Technology. Kita tidak hanya membeli barang, tetapi anak bangsa diajari cara membangun industri pertahanan mandiri—berbeda dengan kontrak dari kekuatan lain yang membatasi penggunaan dan penuh syarat politik.
– Mencari energi yang adil: Di tengah krisis energi, kita mengambil opsi mencari sumber minyak yang lebih ekonomis agar rakyat kecil tidak terbebani kenaikan harga BBM.
– Memperluas pilihan kerja sama: Proses merapat ke blok ekonomi baru seperti BRICS adalah sinyal tegas bahwa kita menolak ketergantungan mutlak pada satu mata uang dunia.
Bagi pihak yang ingin tetap mendikte, langkah kemandirian ini dianggap ancaman berbahaya. Sejarah berulang: sejak era Bung Karno hingga Soeharto, setiap kali Indonesia mencoba berdiri tegak dan menolak didikte, intervensi asing akan masuk melalui taktik perang senyap ekonomi untuk meruntuhkan kepercayaan publik.
Babak III: Saatnya Persatuan Nasional, Tutup Semua Celah
Kita harus jujur: tata kelola internal, komunikasi kebijakan, dan stabilitas birokrasi memang masih memiliki banyak celah. Kelemahan inilah yang sengaja dieksploitasi, diperbesar oleh pihak luar dan oknum dalam negeri untuk menciptakan kepanikan serta memprovokasi ketidakstabilan politik.
Oleh karena itu, strategi terbaik kita terdiri dari dua langkah besar:
✅ Konsolidasi Internal: Ini waktu tepat untuk berbenah. Perbaiki tata kelola negara, perkuat sistem digital, dan rapikan regulasi ekonomi. Tutup setiap celah sekecil apa pun agar tidak ada ruang bagi serangan dari luar.
✅ Persatuan Nasional: Di atas segala kritik, saatnya bersatu sebagai satu bangsa. Perkuat barisan dan tolak segala bentuk intervensi yang mencoba mendikte arah republik ini.
“Kita sudah 3,5 abad diadu domba oleh VOC, masa kita mau jatuh di lubang yang sama karena mengikuti narasi keputusasaan yang mereka tebarkan?”
Jika sebagian orang percaya bangsa ini menuju kegelapan, mari kita lihat sudut pandang lain: pemimpin dan bangsa ini justru sedang membayar harga mahal demi mempertahankan kedaulatannya.
Kritik internal tetap diperlukan sebagai bahan evaluasi, namun soliditas sebagai sesama anak bangsa tidak boleh retak. Di tengah badai ini, kobarkan persatuan nasional. Hanya dengan berdiri bersama, Indonesia tetap melangkah maju dan merdeka seutuhnya dari cengkeraman elit global.
Zulhamedy Syamsi, Pemerhati Kebijakan Moneter dan Keuangan, Peneliti di Havara Institute
Penulis: Zulhamedy Syamsi
