BANTENCORNER.COM – Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang, Saepudin, meminta pemerintah mengedepankan kehati-hatian dalam menyikapi wacana pengembangan habitat kedua dan rencana translokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penjelasan Kementerian Kehutanan melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Ristianto Pribadi, sebagaimana diberitakan Total Banten pada 14 November 2026.
Dalam pemberitaan itu, Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa Taman Nasional Alas Purwo masih sebatas salah satu kawasan potensial yang perlu melalui serangkaian kajian ilmiah. Hingga saat ini, kelayakan kawasan tersebut sebagai habitat kedua maupun lokasi translokasi Badak Jawa belum diputuskan.
Merespons perkembangan tersebut, Saepudin menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait masa depan Badak Jawa harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, transparansi informasi, serta melibatkan masyarakat Pandeglang sebagai daerah yang selama ini menjadi rumah bagi satwa langka tersebut.
“Kami menghargai langkah pemerintah dalam mengembangkan strategi konservasi Badak Jawa. Namun, jangan sampai wacana pengembangan habitat kedua justru mengarah pada keputusan pemindahan satwa tanpa pertimbangan yang benar-benar matang. TNUK merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa sekaligus kebanggaan masyarakat Pandeglang yang harus terus dilindungi,” tegas Saepudin.
Menurutnya, penjelasan Kementerian Kehutanan yang menyebut Alas Purwo masih membutuhkan kajian mendalam seharusnya menjadi landasan bagi seluruh pihak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Sebab, kelayakan suatu kawasan sebagai habitat Badak Jawa harus dipastikan melalui penelitian dan penilaian ekologis yang menyeluruh.
“Jika pemerintah sendiri menyatakan masih membutuhkan kajian ilmiah, maka jangan sampai muncul opini seolah-olah pemindahan Badak Jawa sudah menjadi keputusan final. Keselamatan satwa dan keberlangsungan populasinya harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar ambisi menghadirkan habitat baru,” ujarnya.
Saepudin menambahkan, KNPI Pandeglang pada prinsipnya tidak menutup diri terhadap inovasi maupun pengembangan strategi konservasi. Namun, upaya tersebut harus tetap memperhatikan keberadaan habitat utama Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.
Ia menilai pengembangan habitat kedua semestinya menjadi bagian dari strategi memperkuat konservasi, bukan justru mengurangi perhatian pemerintah terhadap perlindungan habitat asli yang selama ini menjadi tempat hidup Badak Jawa.
“Kami tidak ingin Badak Jawa hanya menjadi objek kebijakan. Satwa ini merupakan kekayaan alam Indonesia sekaligus identitas dan kebanggaan masyarakat Pandeglang. Karena itu, aspirasi masyarakat daerah harus didengar sebelum pemerintah menetapkan kebijakan strategis yang menyangkut masa depan Badak Jawa,” ungkapnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan konservasi Badak Jawa, DPD KNPI Kabupaten Pandeglang menyampaikan lima poin perhatian kepada pemerintah.
Pertama, memprioritaskan perlindungan habitat asli Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Pemerintah diminta memperkuat pengamanan kawasan, mitigasi bencana, pemulihan ekosistem, serta berbagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan populasi Badak Jawa di habitat alaminya.
Kedua, membuka hasil kajian ilmiah secara transparan. Kementerian Kehutanan perlu menyampaikan hasil penelitian, penilaian kelayakan ekologis, analisis risiko, serta kesiapan kawasan Alas Purwo sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait pengembangan habitat kedua maupun translokasi.
Ketiga, mengoptimalkan keberadaan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan konservasi Badak Jawa di TNUK. KNPI Pandeglang mendorong pemerintah pusat dan daerah memaksimalkan fasilitas tersebut sebagai bagian dari penguatan konservasi, sehingga setiap langkah pengembangan populasi tetap mengutamakan keselamatan satwa dan daya dukung habitat.
Keempat, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat Pandeglang dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Keterlibatan tersebut perlu mencakup masyarakat sekitar kawasan TNUK, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta elemen masyarakat sipil lainnya.
Kelima, memperkuat komitmen dan dukungan terhadap konservasi Badak Jawa di Pandeglang. Pemerintah pusat diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap keberlanjutan pengelolaan TNUK melalui dukungan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
BADAK JAWA BUKAN SEKADAR SATWA, TETAPI IDENTITAS PANDEGLANG
Lebih lanjut, Saepudin menilai keberadaan Badak Jawa memiliki arti penting bagi Kabupaten Pandeglang. Selain menjadi bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia, keberadaan satwa endemik tersebut juga melekat dengan identitas, sejarah, dan kebanggaan masyarakat setempat.
Menurutnya, persoalan konservasi Badak Jawa tidak seharusnya hanya dipandang sebagai urusan teknis antara pemerintah pusat dan pengelola taman nasional. Aspirasi masyarakat Pandeglang harus mendapatkan ruang dalam setiap proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan keberlangsungan satwa tersebut.
Sebagai organisasi kepemudaan, KNPI Pandeglang menyatakan siap mengawal persoalan ini melalui konsolidasi pemuda serta membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan kebijakan konservasi tetap berorientasi pada keselamatan Badak Jawa dan kelestarian ekosistem TNUK.
“Jangan sampai kita berbicara tentang menyelamatkan Badak Jawa, tetapi justru mengabaikan pentingnya menjaga rumah asalnya. Kami meminta pemerintah memperkuat perlindungan TNUK, membuka hasil kajian secara transparan, dan tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Badak Jawa adalah kebanggaan Pandeglang sekaligus kekayaan bangsa Indonesia yang wajib kita jaga bersama,” pungkas Saepudin.