Nur Agis Aulia, S.Sos., lahir pada 21 April 1989 di Kota Serang, Provinsi Banten. Hingga Juli 2025, ia berada dalam rentang usia 36 tahun. Ia menapaki perjalanan pendidikan formal dari tingkat dasar hingga menamatkan sarjana S1 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan selama 2008–2013 . Saat di UGM, Agis dipercaya mengemban peran penting dalam organisasi mahasiswa, seperti Ketua Pengawas Koperasi Mahasiswa, serta aktif mengikuti pelatihan kepemimpinan seperti Leadership Camp UGM. Ia meraih predikat cum laude dengan IPK 3,75, menegaskan prestasinya secara akademis.
Setelah lulus, Agis sempat bekerja selama dua tahun di PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), sebuah BUMN nasional. Namun, keinginannya untuk dekat dengan akar masyarakat dan mendorong perubahan yang lebih berdampak membuatnya memutuskan kembali ke Serang. Ia melihat bahwa kesenjangan sosial-ekonomi di daerah asalnya memberikan tantangan dan peluang besar untuk inovasi sektoral.
Di kampung halamannya, Agis mendirikan sebuah entitas bisnis sosial bernama Jawara Farm, bergerak di bidang peternakan kambing dan sapi. Tidak sekadar perusahaan, Jawara Farm menerapkan model sociopreneurship, yaitu penggabungan tujuan profit dan dampak sosial. Lewat inisiatif ini, peternak lokal diberdayakan untuk mendapatkan pendapatan konsisten—harian, mingguan, ataupun bulanan .
Inovasi ini diapresiasi pemerintah melalui penghargaan nasional berupa gelar Pemuda Pelopor Republik Indonesia 2016, nominasi Kick Andy Young Heroes serta penghargaan sebagai Duta Petani Muda oleh media nasional. Tak hanya itu, Agis diundang sebagai delegasi agropreneur ke Jepang, menguatkan posisinya sebagai figur inspiratif dalam pemberdayaan desa dan pertanian modern.
Pada periode 2015–2017, Agis dipercaya memimpin Banten Bangun Desa sebagai Ketua, sebuah organisasi yang fokus pada kapasitas desa, penguatan komunitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pada 2024, ia terpilih sebagai Ketua cabang MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Kota Serang, mendorong penetrasi ekonomi syariah secara inklusif di daerah.
Menyadari bahwa dampak jangka panjang perubahan sosial bisa dilakukan melalui kebijakan publik, Agis semakin intensif mengarahkan energinya ke ranah politik. Ia merapat ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Serang pada Pemilu 2019.
Pada periode 2019–2024, Agis menempati kursi legislatif di DPRD Kota Serang, mewakili daerah pemilihan Dapil 2 yang mencakup Kecamatan Serang dan sekitarnya . Di legislatif, ia menginisiasi program dukungan pendidikan dan pemberdayaan UMKM, serta digitalisasi pelayanan masyarakat.
Pada Pilkada serentak 2024, pasangan Budi Rustandi (Wali Kota) – Nur Agis Aulia (Wakil Wali Kota) muncul sebagai salah satu kandidat yang diusung oleh koalisi lima partai: Gerindra, PKS, PSI, PBB, dan Masyumi.
Dalam debat calon kedua (12 November 2024), Agis memaparkan 13 program unggulan, antara lain:
- Serang Cerdas: pemberian seragam, buku & beasiswa pendidikan
- Serang Preneur: mencetak satu pengusaha per keluarga
- Serang Kreatif Produktif: menciptakan BLK (Balai Latihan Kerja) mobile dan klinik UKM
Target agendanya menciptakan 5.000 wirausaha baru guna menekan angka pengangguran yang mencapai lebih dari 50.000 jiwa, khususnya di usia produktif.
Pada 27 November 2024, pasangan Budi–Agis memperoleh 212.262 suara (60,25%) dari total pemilih yang partisipasinya mencapai 72,8 %, berbanding pesaing lain dari Golkar dan PAN yang memperoleh 22,31 % dan 17,44 %. Kemudian, mereka secara resmi dilantik pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.
Setelah resmi menjabat, Agis bergerak cepat membangun jejaring global. Pada 17 Januari 2025, ia menghadiri peresmian pembangunan Ponpes Ardaniah di Taktakan—didukung oleh Yayasan Jami’ah Rohmah Alamiah dari Kuwait senilai Rp 30 miliar. Ia menyatakan komitmen untuk terus menjalin lingkup kerja sama serupa demi memperkuat pembangunan infrastruktur dan sosial di Kota Serang.
Pengalaman organisasi dan bisnisnya memperkuat visi Agis untuk menata birokrasi secara lebih profesional. Ia menegaskan akan menghilangkan praktik jual beli jabatan, memberlakukan penempatan pegawai berbasis kompetensi, serta melaksanakan pelatihan lanjutan guna mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih***
