BANTENCORNER.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang sebagai simbol kepedulian pemerintah terhadap masa depan anak-anak bangsa. Negara berjanji memastikan tidak ada lagi siswa yang belajar dalam keadaan lapar. Namun dalam hitungan bulan sejak peluncuran, program ini justru menimbulkan luka baru: kasus keracunan, distribusi kacau, dan kualitas makanan yang jauh dari kata bergizi.
Alih-alih menyehatkan, MBG memperlihatkan bagaimana niat baik bisa tersesat dalam eksekusi yang tergesa. Di banyak daerah, laporan keracunan siswa muncul bersamaan dengan kabar tentang dapur darurat dan menu seadanya. Ada makanan basi yang tetap dibagikan, lauk yang tak memenuhi standar higienitas, bahkan sekolah yang menerima suplai tanpa pengawasan tenaga kesehatan.
Pemerintah berdalih ini “kendala awal.” Tapi publik melihat lebih jauh: ini bukan soal satu dua dapur, melainkan soal sistem yang tidak siap. Program sebesar MBG semestinya dilandasi perencanaan matang dari pemetaan rantai pasok, sertifikasi penyedia, hingga edukasi gizi di sekolah. Yang terjadi justru sebaliknya: kebijakan dikebut, implementasi setengah matang, dan pengawasan absen.
Tak ada yang menolak gagasan memberi makan anak bangsa. Tapi ketika sebuah program dijalankan lebih karena dorongan politik ketimbang kesiapan struktural, yang lahir bukan keberpihakan, melainkan pencitraan. Aroma populisme begitu kental sejak awal: target tinggi, slogan kuat, tapi mekanisme kontrol lemah.
Makan Bergizi berubah dari proyek gizi menjadi proyek kejar tayang. Dan di antara slogan dan spanduk, yang terluka justru anak-anak yang dijanjikan masa depan sehat. Ketika puluhan siswa jatuh sakit akibat makanan yang seharusnya menyehatkan,
pertanyaan moral muncul: apakah negara sedang memberi makan atau sedang bereksperimen? Program sosial tak boleh dijalankan seperti uji coba kebijakan. Setiap kegagalan bukan sekadar statistik melainkan penderitaan manusia kecil yang menanggung akibatnya.
Negara tidak boleh menjadikan generasi muda sebagai bahan percobaan dalam laboratorium politik. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana MBG harus membuka seluruh data pelaksanaan kepada publik. Siapa penyedia makanan di tiap daerah? Bagaimana standar keamanan pangan diterapkan? Adakah audit independen?
Publik berhak menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Jika lembaga ini gagal menjamin keamanan pangan anak-anak, maka pimpinan dan jajarannya harus dimintai pertanggungjawaban secara terbuka baik secaraadministratif maupun politik.
Transparansi bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, tapi satu-satunya cara memulihkan kepercayaan rakyat. Program MBG memiliki potensi besar untuk menurunkan stunting dan memperkuat sumber daya manusia. Namun potensi itu akan musnah bila dijalankan dengan tergesa, tanpa akuntabilitas, dan tanpa evaluasi jujur.
Negara yang ingin menyehatkan rakyatnya tak boleh sakit karena ambisi sendiri. Sebab memberi makan tanpa memastikan gizi hanyalah memberi kenyang tanpa memberi masa depan.**
