BANTENCORNER.COM – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) memberikan apresiasi yang tinggi terhadap keberhasilan pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dalam menurunkan tarif ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat. Penurunan tarif dari 32% menjadi 19% menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tarif terendah di ASEAN, membuka peluang besar bagi peningkatan daya saing dan perluasan pasar ekspor.
“Ini adalah langkah positif yang membuka peluang besar bagi peningkatan daya saing produk nasional dan perluasan pasar ekspor,” ujar Achmad Herwandi, DPP PRIMA pada Kamis, 17 Juli 2025.
Penurunan tarif ini memberikan keuntungan strategis bagi sektor padat karya Indonesia, terutama di sektor tekstil (USD 4,2 miliar ekspor pada 2024), alas kaki (USD 2,8 miliar), produk karet (USD 1,6 miliar), dan furnitur (USD 1,2 miliar). Sektor-sektor ini menyerap lebih dari 6 juta lapangan kerja langsung di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Banten.
Proyeksi pertumbuhan ekspor mencapai 10-15% per tahun, menghasilkan tambahan USD 1,5-2,3 miliar dan menciptakan potensi 200.000-300.000 lapangan kerja baru. Efek berganda akan dirasakan juga oleh industri hulu dan sektor pendukung, termasuk UMKM di berbagai daerah seperti Bandung, Jepara, Solo, dan Medan. Penyerapan tenaga kerja perempuan dan muda juga akan meningkat signifikan, mengingat sektor TPT dan alas kaki menyerap lebih dari 60% tenaga kerja perempuan, banyak di antaranya berusia 18-35 tahun.
Kebijakan imbal balik berupa pembebasan tarif 0% untuk produk AS ke Indonesia, menurut PRIMA, merupakan strategi diplomasi ekonomi yang cerdas. Hal ini akan menurunkan biaya produksi, menarik investasi asing langsung (FDI), dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri melalui persaingan yang sehat.
Namun, PRIMA juga menyoroti potensi tantangan pada sektor-sektor sensitif yang perlu diantisipasi dengan kebijakan pendukung, seperti insentif fiskal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi. Pemerintah perlu memastikan manfaat pembebasan tarif dirasakan secara merata tanpa mengorbankan keberlangsungan industri nasional.
“Kami optimis, kebijakan ini adalah bagian dari strategi diplomasi ekonomi yang cerdas dan visioner untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Herwandi.
PRIMA mendorong pemerintah untuk terus mengawal implementasi kebijakan ini agar dampak positifnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.***