BANTENCORNER.COM – Aliansi BEM Serang Raya bersama aliansi mahasiswa se-Provinsi Banten menggelar aksi evaluasi satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Aksi tersebut menjadi bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan di sejumlah daerah.
Aksi yang digelar dalam momentum satu tahun periode pemerintahan ini mengusung grand isu “1 Tahun Banten Butuh Solusi Nyata, Bukan Selebrasi”. Mahasiswa menilai refleksi tahunan seharusnya tidak berhenti pada seremoni capaian, melainkan menjadi ruang evaluasi berbasis data dan keberpihakan terhadap rakyat.
Koordinator Lapangan Aliansi BEM Serang Raya, Toriq Surya Pawitra, menyampaikan bahwa gerakan tersebut lahir dari konsolidasi lintas kampus di berbagai kabupaten/kota.
“Satu tahun bukan waktu yang singkat. Jika hari ini banjir masih berulang, pengangguran tinggi, konflik agraria belum terselesaikan, dan transparansi anggaran dipertanyakan, maka yang dibutuhkan bukan perayaan, tetapi evaluasi menyeluruh dan langkah konkret,” ujar Toriq dalam keterangannya.
Sorotan Lingkungan dan Tata Ruang
Mahasiswa menyoroti persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah, seperti Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, hingga Kabupaten Tangerang. Mereka menilai perencanaan tata ruang dan sistem drainase belum berbasis data kontur wilayah yang komprehensif.
Di Kota Cilegon, mahasiswa juga menyinggung dugaan kebocoran industri di PT Povax serta peningkatan kasus ISPA yang disebut mencapai 300 persen. Selain itu, investasi yang diklaim mencapai Rp30 triliun pada 2025 dipertanyakan dampaknya terhadap kesejahteraan tenaga kerja lokal dan kualitas lingkungan.
Di Kabupaten Tangerang, persoalan tanggul jebol dan tata ruang dinilai memperparah dampak banjir yang merendam ratusan rumah. Mahasiswa juga menyoroti maraknya tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal akibat lemahnya pengawasan.
Aliansi mahasiswa mendesak pembentukan tim terpadu penanganan banjir dan krisis lingkungan berbasis kajian ilmiah lintas sektor, bukan sekadar respons insidental saat bencana terjadi.
Pengangguran dan Dugaan Praktik Percaloan
Isu ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus utama. Di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, mahasiswa menyoroti dugaan pungutan hingga Rp40 juta untuk bisa masuk kerja, termasuk di PT Nikomas Gemilang. Lemahnya pengawasan dari dinas terkait disebut membuka ruang praktik percaloan tenaga kerja.
Menurut mahasiswa, tingginya angka pengangguran di Banten menjadi ironi di tengah pertumbuhan kawasan industri dan masuknya investasi besar.
“Investasi harus berdampak langsung pada masyarakat lokal. Jika masih ada pungutan masuk kerja dan praktik percaloan, maka ada problem serius dalam tata kelola ketenagakerjaan,” tegas Toriq.
Aliansi mendesak penindakan tegas terhadap praktik pungutan liar serta kebijakan afirmatif yang memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Konflik Agraria dan Transparansi Anggaran
Di Kabupaten Lebak, mahasiswa menyoroti konflik agraria di wilayah Cimarga yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan persoalan pembebasan lahan. Mereka meminta percepatan penyelesaian konflik dengan menjamin hak masyarakat.
Sementara di Kabupaten Pandeglang, mahasiswa menilai ketimpangan pembangunan masih nyata. Sekitar 18 ribu anak disebut mengalami putus sekolah. Kasus meninggalnya seorang anak akibat jalan rusak disebut sebagai simbol kegagalan infrastruktur, meski terdapat alokasi anggaran miliaran rupiah.
Selain itu, dugaan penyimpangan dana Koperasi Guru Republik Indonesia (KOGURI) serta isu reforma agraria yang menyeret dugaan setoran kepada oknum tertentu juga menjadi tuntutan untuk diaudit secara independen.
Mahasiswa secara umum mendesak pemerintah membuka laporan capaian satu tahun secara transparan dan berbasis data, termasuk realisasi serapan anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pendidikan dan Kesehatan
Di sektor pendidikan, mahasiswa menyoroti minimnya sekolah berbasis maritim di provinsi yang memiliki karakter wilayah pesisir dan industri. Tingginya angka putus sekolah menjadi indikator persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Di sektor kesehatan, peningkatan kasus HIV dinilai memerlukan transparansi data, perluasan akses tes, serta edukasi publik untuk menghapus stigma sosial.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti praktik Over Dimension Over Load (ODOL) yang masih marak meski telah terbit Kepgub Nomor 567 Tahun 2025. Mereka meminta penegakan regulasi tanpa tebang pilih.
Ancaman Perluasan Gerakan
Aliansi BEM Serang Raya dan mahasiswa se-Provinsi Banten menegaskan bahwa aksi ini merupakan tahap awal konsolidasi. Mereka memberi peringatan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada respons konkret dan terbuka dari pemerintah daerah, maka gerakan akan diperluas secara lebih terstruktur.
“Kami tidak bergerak atas dasar kebencian, tetapi tanggung jawab moral. Jika aspirasi ini tidak direspons dengan kebijakan nyata, maka konsolidasi akan diperluas dalam skala yang lebih besar,” ujar Toriq.
Mahasiswa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah pembangunan daerah demi memastikan kebijakan publik berpihak pada rakyat.
Aksi ditutup dengan seruan evaluasi menyeluruh terhadap satu tahun kepemimpinan serta desakan agar pemerintah membuka ruang dialog yang transparan dan berbasis data.***