SERANG– Anggota Komisi I DPRD Banten, Riyan Hidayat, mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk menerapkan efisiensi anggaran sejalan dengan perintah pemerintah pusat.
Politisi PAN itu memandang, pos anggaran yang tidak relevan dengan kebutuhan publik untuk ditinjau ulang dan dialihkan ke program kerakyatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pernyataan itu dilontarkan Riyan merespon isu anggaran pengadaan belanja buah durian, kue ulang tahun hingga jemuran tempat gantungan baju di Biro Umum Setda Provinsi Banten, yang menjadi sorotan belakangan ini..
“Harus dipertanggungjawabkan. Kita meminta dievaluasi ditinjau ulang dan dialokasikan ke kebutuhan lain yang relevan dengan semangat efisiensi,” ucap Riyan kepada saat dikonfirmasi, Rabu (15/4/2026).
Sebelumnya, sorotan terhadap pengadaan anggaran belanja buah durian, kue ulang tahun hingga jemuran tempat gantungan baju di Biro Umum Setda Provinsi Banten dilontarkan pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Ahmad Sururi, melontarkan kritis keras terkait kebijakan tersebut.
Akademisi Untirta itu menegaskan, setiap rupiah yang keluar dari APBD harus dipertanggungjawabkan kepada publik
“Urgent dikoreksi adalah mindset atau pola pikir, bahwa setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan secara moral dan etis dihadapan publik. Perlu dikoreksi standar satuan harganya atau harus ada review atau evaluasi standar belanja yang selama ini dilakukan, ini penting untuk memastikan harga-harga di e-katalog yang tidak masuk akal,” ucap Sururi.
Selain itu, Sururi juga mempertanyakan soal perencanaan anggaran, jika semua sudah disetujui, apakah telah dilakukan tahap verifikasi anggaran yang ketat atau hanya formalitas.
“Jangan-jangan belanja durian Rp18 juta ini tanpa proses verifikasi,” sambung Sururi.
Sururi berujar, perlu evaluasi penggunaan e-katalognya, karena semua item di e-katalog mesti dibeli tanpa ada klasifikasi atau ada pembatasan terhadap item-item yang tidak terkait dengan suatu Biro.
“Kalau ada item kue ulang tahun seharga Rp33 juta di Biro Umum, ini namanya inefisiensi,” tegasnya.
Sururi juga berpendapat, indikator kinerja OPD mesti dikoreksi, sebab ketika OPD menghabiskan anggaran atau menyerap anggaran maksimal bukan berarti kinerjanya baik.
“Artinya harus dilihat apakah serapan anggaran tersebut relevan dengan kinerja dan kepentingan pelayanan publik? Jika tidak relevan, maka bisa dipastikan ini pemborosan dan hanya bagus buat laporan ke Gubernur atau Sekda saja,” pungkasnya.
Diketahui, paket pengadaan belanja buah durian, kue ulang tahun hingga gantungan baju di Biro Umum itu terungkap dari laman sirup.lkpp.go.id, dengan rincian belanja buah durian sebesar Rp18.480.000, kemudian kue ulang senilai Rp33.030.000, dan belanja jemuran atau tempat gantungan Rp10.500.000.
