Bantencorner.com Pandeglang – Upaya menata kembali kawasan hutan dan membenahi aktivitas pertambangan ilegal menjadi fokus utama. Kodim 0601/Pandeglang menggelar Rapat Koordinasi Kegiatan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Usaha Ilegal Tambang, Kamis (23/4/2026). Bertempat di Aula Makodim, pertemuan ini menjadi wadah strategis menyatukan visi antara TNI, pemerintah daerah, kejaksaan, kepolisian, hingga unsur masyarakat demi kepastian hukum dan kesejahteraan bersama.
Dandim 0601/Pandeglang, Letkol Inf Afri Swandi Ritonga menyebut bahwa rapat ini juga sejalan dengan arah kebijakan dan desakan yang disuarakan oleh Anggota DPR RI Arif Rahman, yang selama ini gencar mendorong agar praktik pertambangan ilegal di wilayah Banten ditindak tegas dan ditutup demi menjaga aset alam serta kepatuhan hukum.
Mencari Solusi Bersama, Hindari Konflik
Dalam sambutannya, Asda I Drs. Doni Hermawan menekankan bahwa penertiban ini harus dilakukan dengan pertimbangan matang. Di satu sisi, hukum harus ditegakkan, namun di sisi lain, kehidupan masyarakat juga harus tetap terjamin.
“Kita tahu wilayah ini memiliki potensi besar, namun selama ini aktivitas berjalan di luar izin. Kami pernah mengalami konflik sosial di Cimanggu, sehingga kali ini pendekatan harus lebih bijak. Pemerintah berupaya keras agar usaha rakyat bisa dilegalkan, meski prosesnya masih berjalan di tingkat kementerian,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Dandim Afri Swandi Ritonga. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan perintah langsung dari Presiden yang diturunkan kepada Panglima TNI hingga ke satuan bawah.
“Kita berkumpul bukan untuk menutup mata pencaharian, melainkan mencari solusi agar semua berjalan legal dan aman. Kesiapan matang sangat diperlukan agar tidak terjadi miskomunikasi yang memicu gejolak. Kami butuh masukan semua pihak agar langkah ini tepat sasaran,” tegas Dandim.
Data dan Fakta di Lapangan
Dalam sesi diskusi yang berjalan hangat dan konstruktif, terungkap sejumlah data penting. Polres Pandeglang mencatat setidaknya ada 22 titik tambang ilegal yang tersebar di wilayah tersebut. Sementara dari sisi perizinan, tercatat ada 25 pelaku usaha yang sudah masuk sistem OSS, namun evaluasi dan perbaikan data masih terus dilakukan.
Kepala Desa Padasuka dan Camat Cimanggu menyampaikan kegelisahan masyarakat. Bagi warga setempat, tambang emas adalah sumber kehidupan. Mereka berharap pemerintah bisa membantu mengeluarkan izin WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), mengingat sebagian lahan masih dalam kawasan IUP perusahaan besar namun kondisinya pasca tambang atau sudah tidak dikelola.
“Jika akses ditutup begitu saja, warga kehilangan makan. Kami berharap ada jalan tengah agar dari ilegal bisa menjadi legal dan aman secara hukum,” ungkap perwakilan masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Kejaksaan dan BPN menyatakan siap mendukung penuh. Kejaksaan siap menindak tegas pelanggaran yang merugikan negara, namun juga mendukung upaya legalisasi. BPN pun memastikan akan melakukan asesmen lapangan demi administrasi yang jelas.
Keputusan Strategis: Hentikan Sementara, Legalkan Bertahap
Di akhir acara, Dandim 0601/Pandeglang memberikan arahan final yang menjadi kompromi terbaik antara penegakan hukum dan kemanusiaan, sekaligus menjawab desakan agar penataan dilakukan serius.
“Kami akan membantu memfasilitasi komunikasi dengan semua pihak untuk mendorong proses legalisasi. Namun demi kepastian hukum dan sejalan dengan upaya penertiban yang digaungkan termasuk oleh Anggota DPR RI Arif Rahman, kegiatan pertambangan di wilayah Cimanggu dan sekitarnya agar dihentikan sementara sampai izin resmi diterbitkan,” tutup Letkol Afri.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum tidak harus kaku dan mematikan, melainkan bisa berjalan beriringan dengan upaya menyejahterakan rakyat melalui legalitas yang jelas.
