SERANG– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengumpulkan 50 perusahaan di Pendopo Gubernur Banten, pada Senin 9 November 2026.
Pemanggilan perusahaan terkait untuk membahas pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB). Namun, dari jumlah 50, cuma 13 perusahaan yang memenuhi undangan. Sementara 37 perusahaan lainnya dilaporkan tidak hadir.
Pengumpulan perusahaan ini semata-mata upaya Pemprov dalam memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, pemanggilan perusahaan tersebut upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perusahaan.
“Jadi, insyaallah kami dari Pemprov Banten itu sekarang sedang menyusun yang namanya tim penegakan hukum, terus pengawasan dan pembinaan untuk pertambangan, industri, dan lain-lain. Nah yang hari ini (perusahaan,-red) gak hadir, berarti membangkang. Ya nanti akan kita datengin langsung dengan tim-tim itu,” ujar Deden.
Lebih lanjut, Deden menjelaskan, tim gabungan penegakan hukum, pengawasan, dan pembinaan untuk sektor pertambangan, industri, serta bidang lainnya kini telah dibentuk.
Tim tersebut, dikatakan Deden, nantinya akan menggabungkan sejumlah unsur pengawasan yang selama ini sudah dimiliki masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, pembentukan tim tersebut bukan berarti pemerintah membuat perangkat pengawasan baru sepenuhnya. Sebab, masing-masing OPD sebenarnya sudah memiliki tim sesuai bidang tugasnya. Hanya saja, selama ini pengawasan berjalan secara sektoral sehingga perlu disatukan agar hasilnya lebih optimal.
“Sebetulnya tidak ada yang istimewa di tim tersebut, kecuali menyatukan tim-tim yang sudah ada di OPD-OPD,” tegasnya..
Deden mencontohkan, Disnakertrans memiliki tim pengawas ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tim penegakan hukum lingkungan hidup, sedangkan sektor energi dan sumber daya mineral juga memiliki tim pengawasan tersendiri.
“Nah, semua tim-tim yang ada di OPD-OPD ini kita satukan, kita satukan supaya manfaatnya bisa lebih besar lagi,” katanya.
Melalui tim gabungan tersebut, lanjut Deden, Pemprov Banten akan melakukan pemeriksaan bersama terhadap perusahaan untuk memastikan seluruh kewajibannya telah dipenuhi. Pemeriksaan tidak hanya menyasar pajak kendaraan operasional, tetapi juga pajak air permukaan, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), serta kewajiban lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan ketenagakerjaan.
Deden berharap, pola pengawasan terpadu tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sebab, kata dia, pemerintah dapat menelusuri langsung kewajiban perusahaan yang belum dipenuhi.
“Nah, harapannya sih salah satu manfaat dari tim ini adalah meningkatkan pendapatan kita karena kita bisa mendorong kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan, salah satunya,” ungkapnya.
Terkait pemanggilan perusahaan tersebut, Deden menyebut baru 13 perusahaan yang hadir dan beberapa di antaranya menyatakan kesediaan untuk membayar kewajiban dalam waktu dekat, sementara perusahaan lainnya perlu melakukan rekonsiliasi karena kendaraan yang tercatat menunggak ternyata sudah dijual atau tidak lagi dimiliki.
“Tadi kan ada beberapa yang sudah langsung besok mau bayar, tapi ada juga yang akan recon dulu kan karena mobil mereka ternyata sudah dijual atau sudah enggak ada,” tuturnya.
Disinggung soal sanksi yang diberikan, Deden enggan berbicara mengenai sanksi bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya. Dia berdalih, pemerintah saat ini lebih mengutamakan upaya mengejar pembayaran dan membangun kesadaran perusahaan agar patuh terhadap aturan.
“Iya, kita enggak usah ngomong sanksi dulu deh, yang pasti kewajiban mereka bayar pajak dulu kita kejar,” terangnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa kepatuhan membayar pajak seharusnya lahir dari kesadaran, bukan karena perusahaan merasa takut terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemanggilan perusahaan diharapkan menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama dalam mendukung pembangunan Banten.
“Makanya kan alhamdulillah lah kalau diundang begini ya mudah-mudahan sih itu bentuk kepatuhan ya, bukan bentuk ketakutan. Karena pajak itu harus karena kepatuhan, bukan karena ketakutan,” tandasnya.
