
BANTENCORNER.COM — Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, perlu disikapi secara kritis dan berdasarkan pertimbangan ilmiah yang komprehensif. Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Banten menilai bahwa kebijakan konservasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemindahan satwa sebagai respons terhadap ancaman bencana, tetapi harus mempertimbangkan keberlangsungan spesies, keseimbangan ekosistem, serta efektivitas perlindungan habitat alaminya.
Ketua Wilayah LMND Banten, Faridhotul Jannah, menyampaikan bahwa pihaknya menolak wacana pemindahan Badak Jawa apabila belum didasarkan pada kajian ilmiah yang menyeluruh, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Badak Jawa merupakan salah satu spesies paling langka di dunia dengan populasi liar yang tersisa di kawasan Ujung Kulon. Kondisi tersebut menuntut kehati-hatian tinggi dalam setiap pengambilan keputusan. Translokasi satwa liar bukan sekadar persoalan memindahkan individu dari satu kawasan ke kawasan lain, melainkan intervensi ekologis yang memiliki konsekuensi terhadap kesehatan, adaptasi, pola reproduksi, dan keberlangsungan hidup satwa.
Risiko stres, cedera, gangguan kesehatan, kegagalan adaptasi, hingga potensi kematian selama proses pemindahan merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, kelayakan habitat tujuan harus dibuktikan melalui penelitian mengenai daya dukung ekosistem, ketersediaan pakan, kesesuaian habitat, potensi konflik dengan satwa lain, serta kemampuan kawasan tersebut dalam menjamin keberlangsungan populasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan pemindahan tidak seharusnya ditetapkan hanya berdasarkan pertimbangan mitigasi ancaman bencana tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa tindakan tersebut tidak menciptakan risiko konservasi yang lebih besar.
EW-LMND Banten menilai, ancaman bencana alam terhadap kawasan Ujung Kulon semestinya menjadi momentum bagi negara untuk memperkuat sistem mitigasi bencana, pemantauan populasi, perlindungan habitat, serta pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan. Ancaman gempa bumi, tsunami, maupun aktivitas vulkanik harus dijawab melalui perencanaan mitigasi berbasis risiko, penguatan sistem pemantauan dan peringatan dini, serta strategi perlindungan keanekaragaman hayati yang terintegrasi. Diversifikasi habitat dapat dikaji sebagai salah satu strategi konservasi jangka panjang, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan ilmiah dan tidak boleh mengabaikan keselamatan populasi yang tersisa.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak boleh hanya menyampaikan keberatan terhadap wacana pemindahan, tetapi harus mengambil tanggung jawab yang lebih konkret. Pemerintah Provinsi Banten perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, mengintegrasikan perlindungan ekosistem Ujung Kulon ke dalam kebijakan pembangunan daerah, serta mendorong penguatan mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan hidup. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu memperkuat pelibatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, mengembangkan edukasi lingkungan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat yang selaras dengan prinsip keberlanjutan ekologis.
Lebih lanjut, kedua pemerintah daerah perlu membangun koordinasi formal dengan Kementerian Kehutanan dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon untuk memastikan keterbukaan informasi mengenai kondisi populasi, kelayakan habitat, kajian risiko bencana, serta arah kebijakan konservasi. Masyarakat lokal juga harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadi pihak yang menerima konsekuensi dari kebijakan yang ditetapkan.
Persoalan ini bukan tentang mempertentangkan kepentingan Banten dengan daerah lain, melainkan memastikan bahwa kebijakan negara benar-benar berpijak pada tanggung jawab ekologis dan keberlanjutan kehidupan.
“Penyelamatan Badak Jawa harus dimulai dari penguatan perlindungan habitat alaminya, pembenahan tata kelola konservasi, dan keseriusan negara dalam membangun mitigasi bencana yang terukur. Jangan sampai kebijakan yang mengatasnamakan penyelamatan justru menghadirkan risiko baru bagi keberlangsungan spesies yang hendak dilindungi. Konservasi bukan sekadar memindahkan satwa, melainkan memastikan ekosistem dan seluruh kehidupan di dalamnya tetap terlindungi”, tutup Faridhotul Jannah.





