BANTENCORNER.COM – Posyandu di Desa Sindangmandi, Kecamatan Baros, resmi ditunjuk sebagai perwakilan Kabupaten Serang dalam Lomba Posyandu Penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tingkat Provinsi Banten yang diagendakan digelar pada minggu ketiga bulan Juli 2026.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang, Muhammad Afandi menjelaskan, penunjukan ini didasarkan pada tingginya aktivitas dan konsistensi pengelolaan Posyandu di desa tersebut.
Selan itu, Desa Sindangmandi juga telah memiliki gedung Posyandra yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
”Dulu fungsi Posyandu lebih fokus pada layanan gizi ibu hamil dan anak di bidang kesehatan. Tapi sekarang perannya berkembang, kader wajib menguasai dan menjalankan 6 SPM, mencakup kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, hingga perlindungan masyarakat,” jelas Afandi, ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 9 Juli 2026.
Afandi menyampaikan bahwa persiapan telah berjalan optimal dengan pembinaan menyeluruh yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Dukungan teknis diberikan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, serta Satuan Polisi Pamong Praja.
Fokus saat ini, lanjut dia, adalah memperkuat pemahaman kader di Desa Sindangmandi sebagai langkah akhir penyempurnaan.
Adapun penilaian lomba nantinya akan mencakup usia operasional Posyandu, kelengkapan pelaksanaan ke-6 SPM, serta kesesuaian program kerja satu tahun terakhir dengan standar yang ditetapkan.
”Target utama tentu meraih prestasi terbaik. Namun yang tak kalah penting, Desa Sindangmandi diharapkan menjadi percontohan utama penerapan 6 SPM bagi ribuan Posyandu dan 7.690 kader yang ada di seluruh Kabupaten Serang,” tegasnya.
Afandi menambahkan, keikutsertaan ini menjadi momentum penting memperkuat peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat desa dan bagian dari LKG.
”Posyandu dinilai paling memahami kebutuhan riil warga sebelum dilaporkan ke pemerintah desa, sehingga menjadi fondasi kuat percepatan pembangunan berbasis masyarakat,” pungkasnya.
