BANTENCORNER.COM – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Provinsi Banten mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. GP Ansor menilai pemerintah mulai menunjukkan upaya menghadirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN).
Ketua PW GP Ansor Banten, Adam Ma’rifat, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri kegiatan santunan anak yatim dan piatu di Kantor PW GP Ansor Banten, Jalan Jagarayu, Kota Serang, Minggu (23/8/2026).
Menurut Adam, program pemerintah yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat merupakan bentuk kehadiran negara. Ia menilai kebijakan tidak cukup hanya baik di atas kertas, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian dan pelayanan negara.
“Kami melihat ada semangat baru. Program-program yang dijalankan pemerintah mulai menyentuh lapisan masyarakat bawah. Ini penting, karena rakyat membutuhkan negara yang hadir, bukan hanya melalui pidato, tetapi juga melalui kebijakan dan pelayanan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Adam.
1. BUMN Harus Dikelola Profesional dan Transparan
Selain program yang menyentuh masyarakat, Adam mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola BUMN. Menurutnya, perusahaan milik negara memiliki posisi strategis dalam mendorong pembangunan sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Karena itu, ia menilai pengelolaan BUMN harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada kepentingan publik.
“BUMN harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan baik, profesional dan transparan. Jangan sampai ada kebocoran atau praktik yang merugikan negara. Kami di Ansor mendukung arah perbaikan tata kelola tersebut,” tegasnya.
2. Penegakan Hukum Harus Berani dan Tak Tebang Pilih
Adam juga mengapresiasi komitment pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan.
Namun, ia berharap penegakan hukum ke depan dilakukan secara transparan, konsisten, profesional, dan tidak tebang pilih. Menurutnya, keadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Tetapi harapan kami, proses ini terus diperkuat, semakin transparan dan tidak berhenti di tingkat atas. Penegakan hukum harus terasa sampai ke bawah, termasuk dalam pelayanan publik di daerah, desa, maupun sektor-sektor pelayanan masyarakat,” katanya.
Ia menilai pemberantasan korupsi, pungutan liar, dan penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu bersama-sama membangun budaya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Tidak boleh ada ruang bagi korupsi dan pungli. Hukum harus berdiri tegak dan berlaku adil bagi siapa pun. Kalau penegakan hukum berjalan baik, kepercayaan masyarakat kepada negara juga akan semakin kuat,” ujarnya.
3. GP Ansor Banten Siap Kawal Pemerintahan
Adam mengatakan, program pemerintah yang baik harus berjalan beriringan dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Ia menegaskan GP Ansor Banten siap menjadi bagian dari masyarakat sipil yang ikut mengawal kebijakan pemerintah. Dukungan akan diberikan terhadap program yang dinilai baik, sementara kritik akan disampaikan apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki.
“Pemuda Ansor siap menjadi bagian dari masyarakat sipil yang ikut mengawal jalannya pemerintahan. Kita dukung program yang baik, kita kawal pelaksanaannya, dan kita ingatkan apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Tujuannya satu, agar pemerintahan berjalan bersih, program tepat sasaran, dan rakyat benar-benar merasakan keadilan,” kata Adam.
Sebagai organisasi kepemudaan Islam yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah, GP Ansor Banten berkomitmen terus membangun sinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kemaslahatan umat, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
