SERANG– Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten Berly Rizky Natakusumah membocorkan, total tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari 420 unit kendaraan, melalui 50 perusahaan mencapai Rp4,3 miliar, kini tengah ditangani Bapenda.
Bos Bapenda itu buka-bukaan 430 unit kendaraan tersebut tersebar di seluruh wilayah Banten. Namun, mayoritas perusahaan berada di wilayah Tangerang.
“Untuk yang tadi disajikan itu adalah pajak kendaraan bermotor, total 430 unit kendaraan dari 50 perusahaan dengan nilai Rp4,3 miliar,” jelas Berly kepada awak media di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin 9 November 2026.
Menurutnya, lama tunggakan perusahaan bervariasi, mulai dari satu hingga dua tahun. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dikatakan Berly, sebagian kendaraan telah dijual, tapi belum dilaporkan kepada Samsat. Sementara sebagian lainnya memang belum membayar pajak.
“Ada yang setahun, ada yang dua tahun, banyak-banyak ini variannya. Jadi memang tadi terinformasi ada yang memang sudah dijual tapi belum dilaporkan, ada yang memang lupa untuk dibayar,” terangnya .
Oleh sebab itu, Berly mengimbau masyarakat pemilik kendaraan agar segera melaporkan penjualan kendaraan kepada Samsat.
Langkah itu, kata dia, penting agar kendaraan yang sudah berpindah tangan tidak terus tercatat sebagai tunggakan atas nama pemilik sebelumnya.
“Jadi di saat kendaraan itu dijual, alangkah baiknya melaporkan ke Samsat dalam rangka untuk tidak tercatat sebagai kendaraan yang menunggak bagi pemilik kendaraannya,” katanya.
Berly menegaskan, penertiban kewajiban perusahaan tidak akan berhenti pada PKB. Hal tersebut merupakan bagian dari pola pengawasan terpadu yang digagas Sekda dengan melibatkan berbagai unsur di lingkungan Pemprov Banten.
“Jadi memang ini bagian yang tidak terpisahkan dari pola yang digagas oleh Pak Sekda untuk dikolaborasikan dengan seluruh unsur yang ada di Pemprov Banten untuk mengecek beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Berly menuturkan, pemeriksaan tersebut akan mencakup perizinan, kondisi ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga perpajakan. Dengan demikian, perusahaan diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku.
“Baik itu perizinannya, baik itu kondisi ketenagakerjaannya, baik itu kondisi lingkungan hidupnya, baik itu kondisi perpajakannya. Jadi semua menjadi satu untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan di wilayah Provinsi Banten dan sisi kewajiban dari perusahaannya dilaksanakan dengan baik,” paparnya.
Terkait potensi pendapatan lain seperti Pajak Air Permukaan (PAP), Berly menyebut hingga saat ini hampir tidak ditemukan tunggakan. Namun, masih terdapat persoalan pemenuhan persyaratan dasar bagi perusahaan yang memanfaatkan air permukaan, seperti Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) dan pemasangan meter air.
Menanggapi persoalan tersebut, Berly mengaku pihaknya sedang menindaklanjuti bersama pihak Kejaksaan Tinggi Banten, termasuk melalui koordinasi dengan bidang intelijen dan perdata serta tata usaha negara.
Selain perusahaan, Bapenda juga terus menagih tunggakan PKB kendaraan mewah dan kendaraan bernomor pilihan. Berly mengatakan, kendaraan dengan nilai pajak di atas Rp20 juta menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan dalam penagihan karena memiliki nilai tunggakan cukup besar.
“Jadi di seluruh wilayah kami mengklasterkan beberapa kendaraan mewah dan juga kendaraan nomor pilihan yang memang masih menunggak pajak kendaraan bermotornya. Karena memang itu variannya cukup signifikan, nilainya pun cukup besar,” jelasnya.
Ia menyebut sejumlah kendaraan mewah, termasuk Ferrari dan Lamborghini, sudah mulai melakukan pembayaran setelah dilakukan penagihan oleh UPT Bapenda di berbagai wilayah. Ke depan, Bapenda bersama tim penegakan hukum akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan informasi mengenai kewajiban perusahaan tersampaikan sekaligus menindaklanjuti perusahaan yang belum patuh.
“Iya, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita dan tadi yang disampaikan Pak Sekda ini adalah awal dari pelaksanaan kita. Jadi ada rancangannya, tahapan-tahapan selanjutnya. Salah satu contohnya adalah kita akan langsung ke lapangan beserta tim Gakkum untuk bisa memastikan bahwa informasi ini tersampaikan ke perusahaan,” pungkasnya.
