Achmad Dimyati Natakusumah lahir pada 17 September 1966 di Tangerang, Banten, dari keluarga religius yang berasal dari Pandeglang. Sejak masa kecilnya di Pandeglang, ia menunjukkan minat pada literasi dan kegiatan sosial. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota itu sebelum meraih diploma dari Akademi WAIC di Perth, Australia Barat pada 1988. Setelah itu, ia melanjutkan studi hukum dan politik di tanah air, meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Esa Unggul, gelar Magister Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Magister Hukum dari Universitas Pasundan, serta gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran.
Setelah menyelesaikan pendidikan, Dimyati aktif di dunia bisnis dan organisasi. Sejak awal 1990-an, ia menjabat berbagai posisi, seperti Direktur Utama dan Komisaris di sejumlah perusahaan, serta Ketua HIPMI dan Kadin di Pandeglang dan Jawa Barat . Pada tahun 2000, ia memasuki ranah politik eksekutif dengan terpilih sebagai Bupati Pandeglang. Ia memimpin selama dua periode hingga 2009. Selama masa jabatannya, ia dikenal karena menerapkan kebijakan yang berlandaskan moral religius, seperti memisahkan kelas siswa berdasarkan gender di sekolah menengah atas dan melarang peredaran alkohol di wilayahnya.
Karier politik Dimyati berlanjut ke tingkat nasional ketika pada 2009 ia menjadi anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan Banten I dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di DPR, ia menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dan sempat tergabung dalam Komisi III yang menangani hukum, keamanan, dan HAM. Pada 4 Juli 2014, ia dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI, menggantikan Lukman Hakim Saifuddin, dan menjabat hingga 1 Oktober 2014
Menjelang akhir dekade tersebut, pada 2009 hingga 2010 ia juga dihadapkan kasus dugaan suap Rp 1,5 miliar untuk memuluskan pengajuan pinjaman daerah senilai Rp 200 miliar dari Bank Jabar. Ia sempat ditetapkan sebagai tersangka dan dituntut hukuman penjara oleh jaksa. Namun, Pengadilan Negeri Pandeglang membebaskannya pada 3 Juni 2010 karena dakwaan jaksa tidak cukup kuat.
Kasus ini menjadi sorotan publik, bahkan memicu aksi protes massa, namun kemudian Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa dan membenarkan putusan bebas pada 19 Oktober 2011.
Masih ada tuduhan lain, yaitu dugaan pelecehan terhadap seorang perempuan di bawah umur pada masa ia menjabat bupati. Namun tuduhan tersebut tidak berlanjut ke proses hukum karena diselesaikan di luar persidangan, sementara korban dilaporkan balik atas pencemaran nama baik — dan dimenangkan oleh Dimyati.
Tuduhan ini menimbulkan kontroversi publik, meski tidak ada perkembangan resmi di ranah hukum.
Pada akhir 2017, Dimyati memutuskan meninggalkan PPP dan bergabung dengan PKS. Ia kembali maju dalam Pemilu 2019 dan berhasil mendapatkan kursi DPR bagi daerah pemilihan Banten I hingga 2024.
Selain itu, ia juga memiliki jaringan keluarga yang kuat di dunia politik: istrinya, Irna Narulita, pernah menjadi anggota DPR (2009–2016) lalu menjabat sebagai Bupati Pandeglang sejak 2016. Putra sulungnya, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, juga menjadi anggota DPR dan menikah dengan selebriti Beby Tsabina — menjadikan keluarga ini dikenal sebagai salah satu dinasti politik di Banten.
Tahun 2024 menjadi era baru dalam karier Dimyati. Ia diusung sebagai calon Wakil Gubernur Banten mendampingi Andra Soni, didukung koalisi besar yang mencakup PKS, Gerindra, PKB, NasDem, Demokrat, PAN, Golkar, PPP, PSI, dan Prima. Pada Pilkada Banten 2024, pasangan ini meraih kemenangan dengan mendapatkan sekitar 55,9% suara, setara 3,1 juta pemilih.
Setelah dilantik pada 7 Februari 2025, Dimyati menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten. Dalam kapasitas ini, ia menekankan program yang berfokus pada pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik—termasuk pendidikan dan kesehatan—serta pemberdayaan masyarakat desa. Baru-baru ini ia menjadi sorotan setelah menyebut praktik “memo titip siswa” sebagai hal lumrah dalam proses seleksi pendidikan, pernyataan yang menuai kritik dari banyak pihak atas aspek integritas pendidikan
Hingga saat ini, perjalanan Dimyati menunjukkan kombinasi antara pengalaman eksekutif dan legislatif serta posisi dalam struktur kekuasaan lokal dan nasional. Ia mewakili politisi yang sarat latar belakang akademik tinggi dan pengalaman lapangan. Kendati sempat menghadapi kontroversi hukum, keterbebasannya dari tuduhan memperkuat posisinya di mata publik dan dunia politik. Tantangan ke depan termasuk menjaga integritas serta menghindari persepsi politik dinasti, mengingat keterlibatan keluarganya dalam jabatan politik di Pandeglang dan Banten.
Di balik posisi publik, Dimyati dikenal menyatakan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan warisan. Pernyataannya mencerminkan upaya menepis kritik mengenai politik keluarga. Kini, kiprahnya sebagai Wakil Gubernur menggantungkan harapan masyarakat terhadap perubahan nyata di Banten. Jika visi layanan dan pembangunan yang ia usung terimplementasi, kepercayaan publik bisa meningkat menjelang Pilkada 2029. Namun, bila kontroversi—seperti soal integritas pendidikan—terus muncul, perjalanan politiknya bisa menghadapi ujian serius.
