BantenCorner– Indonesia adalah bangsa yang besar, bahkan banyak yang bilang tanah kita tanah surga. Namun, jutaan rakyat direnggut kesejahteraannya oleh para pemimpin yang mementingkan kepentingan untuk golongan nya saja.
Sejak 17 agustus 1945, Indonesia telah merdeka dari penjajah, tetapi ternyata udara kemerdekaan hanya diperuntuhkan untuk segelintir golongan, bukan kepada rakyat kecil.
Namun pada kenyataan masih banyak permasalahan yang terjadi di Republik ini, salah satunya permasalahan yang tak kunjung usai untuk segera diselesaikan oleh pemangku kebijakan hari ini seperti Kasus mega korupsi dengan nilai yang sangat fantasti kembali mencoreng Indonesia.
Setelah deretan kasus korupsi jumbo seperti PT Asabri dan Jiwasraya, publik dikagetkan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah.
Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkirakan kerugian negara bisa sangat besar dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) tahun 2015 – 2022.
Sebelumnya, disebutkan bahwa kerugian ekologis, ekonomi dan pemulihan lingkungan dari korupsi tersebut dari hasil perhitungan ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo mencapai Rp271 triliun. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2014.
Dalam kasus ini, nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis. Pertama, kerugian ekologis sebesar Rp183,7 triliun. Kedua, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp74,4 triliun. Ketiga, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp12,1 triliun.
Kasus tersebut juga menjadi sorotan publik setelah sejumlah nama beken ikut menjadi tersangka dan ditahan Kejagung, termasuk di antaranya crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim dan suami dari pesohor RI Sandra Dewi, Harvey Moeis.
Adi Darmawan Selaku Sekjen BEM NUSANTARA Provinsi Banten Mengatakan atas berbagai rangkaian yang terjadi diatas kami Aliansi BEM NUSANTARA Provinsi Banten, mendesak kepada pemerintah daerah untuk mendorong Undangan-Undang Perampasan Aset agar segera disahkan kepada Presiden Ir. H. jokowi beserta pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset yang sampai detik ini belum adanya tindak lanjut atau kejelasan terhadap undang-undang tersebut.
“Agar permasalahan kasus korupsi yang terjadi di negeri ini bisa terselesaikan dan menjadi titik jera bagi para oknum yang melakukan tindakan tersebut yang merugikan rakyat dan negara,” katanya di Serang, Senin (1/4/2024).
Sementara, Badru zaman Selaku Koordinator BEM NUSANTARA Provinsi Banten Juga menyampaikan tambahan. “Kita sedang melakukan konsolidasi dan kajian bersma di aliansi BEM Nusantara Banten dengan jumlah yang tergabung 32 kampus di provinsi Banten, untuk memang turun kejalan dengan gerakan gerakan yang masif ketika aspirasi yang kita sampaikan tidak di indahkan dengan baik,”
“Kenapa soal UU perampasan Aset ini harus segera disahkan?. Karena RUU Perampasan Aset sangat penting untuk segera dibahas dan disahkan sebagai instrumen untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan juga sebagai efek jera untuk memiskinkan para pelaku korupsi dengan serakahnya para oknum atau segelintiran golongan untuk kepentingan pribadinya namun merugikan rakyat dan negara,” tandasnya
