BantenCorner– Tim Pernyidik Kejaksaan Tinggi Banten menahan satu orang tersangka dengan inisial AS salah satu pejabat pada UPI Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
Penahanan AS diduga melakukan tindak pidana korupsi pada paket Pekerjaan Pembangunan Breakwater PP Cituis Kabupaten Tangerang di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.
“Tersangka AS yang merupakan ASN pada LIPT Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada tanggal 15 Februari 2023 telah menerima hadiah atau janji dari saudara P,” ujar Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna di Serang, Kamis (9/5/2024).
Rangga menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya dan menerima hadiah atau janji.
“Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatanya,” katanya.
Rangga menceritakan, pada sekitar Februari 2023, Tersangka AS melakukan pertemuan dengan P dimana pada saat pertemuan tersebut, membicarakan mengenai paket Pekerjaan Pembangunan Breakwater.
Selain membicarakan paket pekerjaan dimaksud
dalam pertemuan tersebut P membuat kesepakatarı pemberian commitment fee kepada Tersangka AS sebesar 17 persen dari nilai proyek.
“Setelah tercapai kesepakatan mengenai commitment fee sebesar Rp460.000.000,00 (empat
ratus enam puluh juta rupiah) dengan tanda jadi sebesar Rp200 000 000,00 (dua ratus
juta rupiah),” tutur dia.
Selanjutnya, kata Rangga P mengirimkan sejumlah uang ke rekening BCA milik tersangka AS dan ke rekening BRI milik istri Tsk AS dengan total sebesar Rp. 407, 5 juta.
Atas perbuatannya, AS dijerat pasal yang disangkakan untuk Tersangka AS adalah Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf B, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 11 Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Terhadap tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Mei 2024 s/d tanggal 25 Mei 2024 di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Serang,” tandasnya.
