BANTENCORNER.COM – Belakangan ini, kehebohan melanda Kabupaten Pandeglang menyusul dugaan keterlibatan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan penyalahgunaan pinjaman online (pinjol). Rifqi Rafsanjani, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menjadi sorotan publik setelah mantan pacarnya melaporkan dugaan tersebut.
Hal ini membuat banyak masyarakat kabupaten pandeglang geram dan sangat kecewa atas krisis moral yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten pandeglang.
Ahmad Yusuf, Koordinator Serikat Mahasiswa Penggerak Banten, mengecam keras tindakan Rifqi dan mempertanyakan moralitas serta etika pejabat publik. Ia mendesak Ketua DPW PKS Banten dan Ketua DPD PKS Kabupaten Pandeglang untuk segera mencopot Rifqi dari jabatannya dan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).
“Moral dan etika pejabat harus dipertanyakan. Rifqi harus dicopot dan segera dilakukan PAW,” kata Ahmad Yusuf kepada tim bantencorner melalui whatsapp pada Kamis, 27 Maret 2023.
Meskipun PKS dikenal kuat dengan nilai-nilai keislamannya, Ahmad Yusuf berpendapat bahwa kasus ini telah merusak kepercayaan publik terhadap partai tersebut karena dianggap gagal dalam membina kader-kadernya.
“Seperti yang kita tahu bahwa Partai Keadilan Sejahtera PKS ini adalah partai yang identik kuat dengan nilai nilai keislamannya, tapi dari kejadian ini saya menilai bahwa PKS gagal dalam mencetak dan mendidik kader kadernya. Dari kejadian ini juga membuat masyarakat tidak percaya terhadap partai PKS itu sendiri,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Yusuf menuntut transparansi dalam penindakan kasus tersebut dan memperingatkan bahwa jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Pandeglang akan mengambil tindakan.
“Saya menuntut untuk adanya transparansi dalam penindakan oknum anggota dewan yang diduga melakukan kekerasan, maka jangan salahkan kami mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Pandeglang yang akan bertindak,” lanjutnya.
Sebagai penutup, ia menyerukan partisipasi mahasiswa dan masyarakat dalam mengawal kasus ini, dengan harapan dapat menjadi solusi bagi permasalahan etika dan moral di lingkungan DPRD.
“Saya juga mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawal kasus ini sebagai harapan besar masyarakat dalam pengentasan masalah etika dan moral yang dilakukan oknum anggota DPRD tersebut,” tutupnya.***
