BANTENCORNER.COM – Puluhan massa dari Mimbar Orasi Nusantara (Mosi Nusantara) menggeruduk Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (16/09/2025). Dengan dipimpin Koordinator Aksi Suhandi, mereka melontarkan tuntutan keras: Ketua DPRD dicopot, Wali Kota Dedie A. Rachim angkat kaki dari jabatannya.
Massa menuding lahirnya Perwali No. 21 Tahun 2025 sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Aturan itu mengatur penghasilan anggota DPRD Kota Bogor hingga miliaran rupiah saban tahun, di saat masyarakat masih berjibaku dengan kemiskinan, pengangguran, mahalnya pendidikan, dan harga kebutuhan pokok yang terus melambung.
“Ini kebijakan rakus, elitis, dan jelas menginjak-injak penderitaan rakyat. DPRD dan Wali Kota bukan lagi pelayan rakyat, tapi pelayan kepentingan elite,” hardik Suhandi dalam orasinya.
Tak berhenti di situ, massa juga membidik program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang mereka sebut sebagai ladang bancakan anggaran. Dengan dasar investigasi MediaKPK serta peringatan resmi KPK lewat SE-2/2024, mereka menegaskan Pokir telah menjadi ruang transaksi politik kotor dan berpotensi menyeret DPRD ke jurang korupsi berjamaah.
Karena itu, mereka menuntut audit independen terhadap seluruh proyek Pokir DPRD. Menurut Mosi Nusantara, praktik titipan proyek dan penyalahgunaan wewenang sudah terlalu telanjang untuk dibiarkan.
Dalam aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian itu, massa melayangkan lima tuntutan utama: menolak Perwali No. 21 Tahun 2025, mencopot Ketua DPRD, mendesak Wali Kota mundur, mengaudit Pokir DPRD, serta membuka seluruh data APBD agar publik tahu ke mana larinya uang rakyat.
Suasana makin panas ketika massa membentangkan payung hitam perlawanan dan spanduk besar bertuliskan: “Copot Ketua DPRD karena gagal menjaga marwah lembaga rakyat!” serta teriakan lantang: “Hentikan bancakan Pokir di Bogor!”
Massa juga menuntut Ketua DPRD keluar menemui mereka, namun yang bersangkutan tak kunjung hadir. Hanya segelintir anggota DPRD yang muncul, itupun dengan jawaban normatif yang makin memancing amarah peserta aksi.
Kekecewaan itu meledak jadi teriakan lebih keras. Yel-yel perlawanan menggema, menegaskan bahwa aksi ini bukan basa-basi, tapi peringatan keras bagi penguasa Kota Bogor.
Menurut Mosi Nusantara, apa yang terjadi di DPRD dan Pemkot Bogor adalah tanda bahwa demokrasi lokal sudah digadai demi kepentingan kelompok kecil.
“Kalau pejabat sudah berkhianat, rakyatlah yang harus turun tangan,” teriak salah satu orator.
Aksi ditutup dengan ikrar bahwa Mosi Nusantara tidak akan berhenti. Mereka siap menggelar gelombang protes berikutnya hingga Ketua DPRD benar-benar dicopot dan Wali Kota mundur dari kursinya.
“Perlawanan ini bukan main-main. Bogor harus dibersihkan dari kebijakan koruptif dan pejabat rakus,” pungkas Suhandi menutup orasi.
