SERANG,- Ketua DPRD Banten H. Fahmi Hakim menerima audiensi dari perwakilan Kawasan Industri Pulo Ampel, Bojonegoro, dan Kramatwatu yang tergabung HRD Forum Serang Barat bertempat di Ruang Komisi IV DPRD Banten, Selasa (21/10/2025).
Ketua HRD Forum Serang Barat Abdul Muhit menyampaikan maksud tujuan untuk menyikapi kondisi kepadatan dan kemacetan luar biasa di Jalan Raya Puloampel-Bojonegoro-Cilegon akhir-akhir ini.
“Sebenarnya kami tidak memungkiri bahwa dari sisi ekonomi juga berkembang di bidang usaha dengan adanya aktivitas industri tersebut, namun agar lebih adil, bagaimana tidak menganggu lalu lintas dan sebagainya?” tuturnya.
Dalam kesempatan audiensi tersebut, Fahmi turut didampingi oleh Anggota Komisi IV DPRD Banten Ishak Sidik dan Rahmat Hidayat, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan, serta Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Banten Dedi Hidayat.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan menjelaskan bahwa manuver truk yang terjadi saat ini seperti yang disampaikan Gubernur Banten hari ini sedang memproses terkait jam operasional lintasan akan diperkuat dengan Pergub.
“Pada Jum’at lalu, kami bersama bupati serta walikota di Provinsi Banten sudah melakukan rapat koordinasi. Hanya saja diperlukan harmonisasi, jangan sampai penetapan jam operasional kendaraan berat berbeda Kabupaten Serang dengan lain, sehingga terjadinya penumpukan truk yang terpakir sepanjang jalan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Banten H. Fahmi Hakim menyayangkan kejadian ini telah menjadi trending topic di Banten yang berdampak pada bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi menganggu stabilitas terhadap kepadatan akses jalan dalam konteks pertumbuhan mobil besar di sepanjang Jalur Pulo Ampel, Bojonegoro, dan Kramatwatu.
Fahmi menambahkan, sebagai lembaga DPRD akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka fungsi pengawasan.
“Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur, beliau juga sudah menindaklanjuti dengan pemerintah daerah terkait dengan langkah-langkah strategis berkaitan dengan adanya proses situasi pasca ditutupnya tambang tambang di wilayah Jawa Barat bergeser kepada wilayah Banten, khususnya wilayah Bojonegara dan juga di wilayah Cilegon,” ucapnya.
