Bantencorner.com Yogyakarta – Pakar hukum dari Pusat Kajian Hukum dan Sosial Yogyakarta, Panji Mulkillah, menyatakan bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi merupakan langkah positif yang membuat pelaksanaan aturan lebih tertib dan terarah.
Menurut Panji, Perpol ini tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
“Fungsi kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya dalam acara diskusi publik melalui Online Zoom, di Yogyakarta, Sabtu (27/12/2025).
Oleh karenanya, lanjut Panji, Perpol tersebut tidak salah, justru menjelaskan secara spesifik agar kedepannya tidak menjadi polemik di kemudian hari
“Perpol harusnya dipandang sebagai aturan teknis yang mendukung pelaksanaan fungsi kepolisian agar berjalan tertib dan terarah,” tegas Panji.
Senada dengan Panji, Aktivis Pemuda Yogyakarta, Alem Putra Arma mengatakan, justru Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut yang menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat dan menjadi perbincangan luas di ruang publik.
“Jika ditarik maka akan ada kekosongan di lembaga di lembaga-lembaga yang sangat erat dalam penegakan hukum, apalagi yang memang memerlukan tenaga atau kompetensi dari polri,” paparnya.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh peneliti Estungkara Riset, Kuni Nasihatun Arifah, Ia menilai Perpol 10/2025 tersebut mengikat secara kelembagaan di kepolisian bahkan sejalan dengan UU Polri dan memberikan batasan tegas agar penugasan tidak meluas ke jabatan sipil yang tidak relevan.
“Sebaiknya Perpol tersebut ditingkatkan menjadi peraturan pelaksana yang masuk dalam sistem, baik itu di undang-undang di kepolisian yang lebih teknis aturannya agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat” katanya.
Sebelumnya, Perpol tersebut ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 9 Desember 2025, telah menjadi landasan bagi kolaborasi lintas sektor, terutama di bidang keamanan nasional dan penegakan hukum. Meski sempat menuai polemik, sejumlah pakar menilai aturan ini sebagai upaya positif untuk menjaga profesionalisme Polri sambil mendukung tugas pemerintahan.
Pemerintah sendiri sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk memperkuat dasar hukum penugasan serupa, sebagai tindak lanjut atas dinamika yang berkembang.
