BANTENCORNER – Komisi II DPRD Kota Serang meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan job fair atau bursa kerja yang selama ini rutin digelar.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengukur sejauh mana kegiatan itu mampu menekan angka pengangguran yang hingga kini masih berada di kisaran 26 ribu orang.
Dorongan evaluasi itu disampaikan saat Komisi II DPRD melakukan pembahasan terkait kondisi ketenagakerjaan di Kota Serang.
DPRD menilai keberhasilan program bursa kerja tidak cukup diukur dari banyaknya peserta yang hadir, melainkan harus dibuktikan melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja secara nyata.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Edy Irianto, mengatakan pihaknya ingin memastikan data pengangguran yang dimiliki pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain itu, DPRD juga ingin mengetahui berapa banyak pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan setelah mengikuti job fair.
“Kami datang untuk menyinkronkan data riil di lapangan. Kami ingin tahu berapa persisnya angka pengangguran terbuka saat ini dan sejauh mana efektivitas bursa kerja atau job fair yang selama ini diadakan,” ujar Edy, Selasa (14/7/2026).
Job Fair Dinilai Belum Cukup Atasi Pengangguran
Menurut Edy, penyelenggaraan job fair merupakan salah satu langkah yang positif. Namun, upaya tersebut belum cukup apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Ia menilai salah satu persoalan utama ketenagakerjaan di Kota Serang bukan semata-mata minimnya lowongan pekerjaan, melainkan adanya ketidaksesuaian kompetensi antara pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.
“Masalah utama kita sering kali bukan hanya soal jumlah lowongan kerja, tetapi adanya mismatch atau ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri,” katanya.
Karena itu, Komisi II DPRD mendorong pemerintah daerah memperkuat program pelatihan kerja yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia industri agar lulusan pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk terserap di pasar kerja.
DPRD Dorong BLK Perbanyak Pelatihan Berbasis Industri
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, DPRD meminta Balai Latihan Kerja (BLK) memperluas jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Program peningkatan keterampilan dinilai lebih efektif apabila disusun berdasarkan permintaan pasar kerja sehingga lulusan pelatihan memiliki kompetensi yang relevan.
Selain itu, DPRD memastikan akan terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan melalui fungsi pengawasan maupun dukungan anggaran terhadap program-program yang dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kami di legislatif siap mendukung dari sisi penganggaran untuk program-program yang benar-benar mampu meningkatkan serapan tenaga kerja lokal. Namun pengawasan juga akan kami perketat agar angka pengangguran di Kota Serang dapat terus ditekan,” tegasnya.
Disnakertrans Fokus Tingkatkan Kompetensi Pencari Kerja
Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Kota Serang, Nafis Hani, mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi strategi utama dalam mengurangi angka pengangguran.
Menurutnya, Disnakertrans terus menjalin kerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Kami bekerja sama dengan BBPVP dalam berbagai program pelatihan. Tujuannya agar kemampuan yang dimiliki masyarakat sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” ujar Nafis.
Berbagai pelatihan yang saat ini disiapkan meliputi bahasa Mandarin, public speaking, hingga pengelasan (welder).
Selain itu, Disnakertrans juga menyiapkan database peserta pelatihan yang telah memiliki sertifikat kompetensi agar lebih mudah dipertemukan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Berdasarkan data terbaru, jumlah pengangguran di Kota Serang saat ini masih berada di kisaran 26 ribu orang. Pemerintah daerah berharap peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja, didukung evaluasi terhadap program job fair, mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran secara bertahap.
