BANTENCORNER.COM — Rencana pembongkaran bangunan milik warga di kawasan Legoso, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, memicu penolakan dari masyarakat. Program normalisasi saluran air yang digagas Dinas Sumber Daya Bina Marga dan Sumber Daya Air (DSBMB) dinilai menyisakan berbagai persoalan, mulai dari proses sosialisasi yang dianggap tidak transparan hingga dasar hukum yang dipersoalkan terkait klaim bahwa lokasi tersebut merupakan tanah negara.
Warga melalui kuasa hukumnya menegaskan tidak menolak upaya pemerintah dalam mengatasi banjir. Namun, mereka menilai kebijakan yang ditempuh harus berlandaskan kajian yang komprehensif, transparan, serta tetap menghormati hak-hak masyarakat yang telah menguasai lahan tersebut selama puluhan tahun.
Ketua LBH GP Ansor Tangerang Selatan sekaligus kuasa hukum warga Legoso, Suhendar, mengatakan keberatan utama warga terletak pada objek yang akan dinormalisasi. Menurutnya, lokasi tersebut bukan merupakan sungai, melainkan saluran air atau solokan.
“Pada prinsipnya warga mendukung program normalisasi untuk mengatasi banjir. Namun di ruas Jalan Legoso tidak ada sungai, yang ada adalah saluran air. Karena itu warga keberatan apabila dijadikan dasar untuk melakukan pembongkaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar warga telah membeli dan menguasai lahan tersebut lebih dari 50 tahun. Karena itu, apabila pemerintah tetap melaksanakan pembongkaran tanpa adanya ganti untung yang layak, warga memilih menolak.
“Tempat itu bukan hanya bangunan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat. Banyak warga yang tidak memiliki keinginan menjual lahannya karena di situlah mereka menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan keluarga,” katanya.
Menurut Suhendar, terdapat sekitar 80 hingga 90 kepala keluarga atau sekitar 270 jiwa yang menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Oleh sebab itu, kebijakan pembongkaran dinilai akan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Meski demikian, warga menyatakan tetap membuka ruang apabila pemerintah ingin melakukan normalisasi saluran air tanpa harus merobohkan bangunan yang menjadi tempat tinggal maupun tempat usaha mereka.
“Kalau saluran air memang perlu diperbaiki, warga siap mendukung. Yang menjadi keberatan adalah rencana pembongkaran seluruh bangunan,” tegasnya.
Dinilai Tidak Adil
LBH GP Ansor juga menyoroti rencana normalisasi yang hanya menyasar bangunan di sisi kanan saluran air, sementara sisi kiri tidak tersentuh. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan kebijakan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip keadilan.
“Kalau memang normalisasi dilakukan untuk kepentingan umum, seharusnya diterapkan secara menyeluruh. Jangan hanya satu sisi yang dibongkar, sementara sisi lainnya dibiarkan,” ujar Suhendar.
Ia menilai apabila pelebaran saluran memang dibutuhkan, maka penerapannya harus dilakukan secara seimbang terhadap kedua sisi saluran.
Minta Kajian Hulu-Hilir
Selain mempertanyakan aspek keadilan, warga juga meminta pemerintah menyampaikan kajian teknis yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut.
Menurut Suhendar, hingga kini tidak pernah dipaparkan kajian menyeluruh mengenai kondisi saluran air mulai dari kawasan hulu hingga hilir, termasuk penyebab utama banjir, kapasitas saluran, maupun pemetaan titik-titik penyempitan aliran.
“Kalau berbicara normalisasi, harus dilihat dari hulu sampai hilir. Apa persoalannya, bagaimana kondisi resapan air, bagaimana kondisi salurannya, semuanya harus dikaji. Sampai hari ini kajian itu belum pernah disampaikan kepada masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, di bagian hulu terdapat kawasan yang sebelumnya merupakan daerah resapan air namun kini telah berubah menjadi bangunan dan pertokoan. Sementara di bagian hilir, menurut pengamatan warga, aliran air juga mengalami penyempitan akibat perkembangan kawasan.
Karena itu, warga mempertanyakan efektivitas pembongkaran di bagian tengah saluran apabila persoalan di kawasan hulu maupun hilir tidak lebih dahulu ditangani.
“Bagaimana mungkin banjir bisa teratasi kalau yang diperbaiki hanya bagian tengahnya. Kalau hulu dan hilir tidak dibenahi, pembongkaran ini justru dipertanyakan manfaatnya,” ujarnya.
Sosialisasi Dinilai Tidak Transparan
Proses sosialisasi program juga menjadi sorotan. Warga mengaku tidak pernah menerima undangan pada sosialisasi tahap pertama maupun kedua, namun tiba-tiba diundang pada sosialisasi tahap ketiga yang disertai agenda penegakan peraturan daerah.
Menurut Suhendar, mekanisme tersebut menimbulkan pertanyaan karena masyarakat tidak memperoleh penjelasan utuh mengenai tahapan perencanaan maupun dasar kebijakan yang diambil pemerintah.
Persoalkan Klaim Tanah Negara
LBH GP Ansor turut mempertanyakan dasar hukum atas klaim pemerintah yang menyebut lokasi tersebut sebagai tanah negara.
Suhendar mengatakan, di lapangan terdapat sejumlah warga yang telah mengantongi sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahkan sebagian telah terbit sejak tahun 1984.
“Kalau pemerintah menyatakan itu tanah negara, tentu harus dapat dibuktikan secara hukum. Faktanya banyak warga memiliki sertifikat resmi dari BPN,” ujarnya.
Ia menambahkan, dari perspektif hukum pertanahan maupun hukum perdata, penguasaan tanah dalam jangka waktu yang panjang memiliki konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja.
Sikap Warga dan LBH GP Ansor
Atas dasar berbagai persoalan tersebut, LBH GP Ansor Tangerang Selatan bersama warga Legoso menyatakan tetap mendukung upaya penanganan banjir yang dilakukan pemerintah sepanjang dilaksanakan secara menyeluruh, berdasarkan kajian ilmiah, serta menghormati hak-hak masyarakat.
Namun demikian, warga menolak rencana pembongkaran bangunan tempat tinggal maupun tempat usaha yang telah mereka kuasai selama puluhan tahun apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa mekanisme ganti untung yang layak.
LBH GP Ansor Tangerang Selatan menyatakan akan terus memberikan pendampingan hukum kepada warga serta mendorong Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk membuka kajian teknis secara transparan, menghentikan kebijakan yang dinilai tidak adil, dan menghormati bukti kepemilikan yang dimiliki masyarakat. Selama tuntutan tersebut belum dipenuhi, warga Legoso bersama LBH GP Ansor menegaskan tetap menolak rencana pembongkaran tersebut.