Bantencorner.com Jakarta — Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada kuartal III 2026 memang menjadi capaian positif bagi perekonomian nasional. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan kuartal II 2026 yang tercatat sebesar 5,29 persen.
Namun, di balik capaian tersebut, pemerintah tetap perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat, dan kesejahteraan rumah tangga.
Camellia Panduwinata Lubis melalui Camel Petir Podcast menilai bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Berdasarkan data inflasi Oktober 2026, inflasi tahunan Indonesia tercatat sebesar 3,23 persen. Sementara itu, komponen harga pangan bergejolak atau volatile food mencapai 5,81 persen secara tahunan. Sejumlah komoditas seperti cabai, beras, minyak goreng, dan kebutuhan pangan lainnya masih menjadi perhatian karena memiliki dampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Terasa di Meja Makan Rakyat
Menurut Camellia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berjalan seiring dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Jangan sampai negara bangga dengan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi masyarakat masih harus berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan sehari‑hari. Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh rakyat, bukan hanya terlihat dalam laporan statistik,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Empat Agenda Penting untuk Memperkuat Ekonomi Rakyat
Camellia menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan distribusi pangan, menjaga ketersediaan stok, dan mencegah praktik penimbunan maupun spekulasi harga.
Kedua, memperkuat daya beli kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ekonomi harus memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kenaikan biaya hidup. Jangan sampai kenaikan pendapatan tidak sebanding dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga.
Ketiga, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Pertumbuhan investasi dan industri harus diikuti penciptaan pekerjaan yang layak, perlindungan pekerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Keempat, memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Bantuan sosial dan berbagai stimulus pemerintah harus diberikan secara tepat sasaran, transparan, dan memiliki dampak nyata terhadap ketahanan ekonomi keluarga.
Ekonomi Kuat Harus Dibangun dari Kesejahteraan Rakyat
Camellia juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan memberikan stimulus bagi masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa evaluasi kebijakan harus terus dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja bersama memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
“Rakyat tidak hanya membutuhkan angka pertumbuhan ekonomi yang bagus. Rakyat membutuhkan harga pangan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendapatan yang cukup, pendidikan yang baik, dan kepastian masa depan,” tegas Camellia.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan ekonomi bukan berarti menolak keberhasilan pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab publik untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi boleh tinggi, tetapi kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama.
