Bantencorner.com SERANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berhasil meraih kemenangan gemilang di tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa lahan Situ Rancagede Jakung.
Berdasarkan Putusan Nomor 6 K/TUN/2026 yang dibacakan pada Rabu, 11 Maret 2026, Majelis Hakim Agung secara tegas menegaskan bahwa kawasan seluas 32,57 hektar tersebut adalah aset sah milik Pemprov Banten yang kini beralih fungsi menjadi kawasan industri.
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan tingkat sebelumnya, dan memutus sendiri dengan menyatakan gugatan dari pihak lain tidak dapat diterima.
Sengketa Panjang
Kasus ini bermula dari perubahan fungsi Situ Ranca Gede Jakung yang terletak di Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Lahan aset negara ini disulap menjadi area industri yang diduga merugikan keuangan negara hingga mencapai angka Rp1 triliun.
Sebelumnya, posisi Pemprov Banten sempat terdesak setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PT TUN JKT) melalui Putusan Nomor 148/B/2025/PT.TUN.JKT memenangkan pihak swasta, yakni PT Modern Industrial Estate atau Kawasan Industri Modern Cikande. Bahkan, PT TUN sempat memerintahkan Pemprov Banten menghapus lahan tersebut dari daftar aset daerah.
Menanggapi kekalahan itu, Plt Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Hadi Prawoto, saat itu menegaskan komitmennya untuk tidak menyerah. “Pemprov Banten bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan melakukan upaya hukum lanjutan berupa Kasasi ke Mahkamah Agung,” ujarnya.
Kasus Suap yang Terungkap
Dalam proses ini, terungkap pula praktik korupsi di tingkat desa. Mantan Kepala Desa Babakan, Johadi, divonis 1 tahun dan 4 bulan penjara pada Februari 2025 lalu. Ia terbukti menerima suap senilai Rp700 juta untuk memuluskan proses pembebasan lahan tersebut.
Meski kasus suap level kades sudah ada vonisnya, penyidikan dugaan korupsi skala besar yang merugikan negara triliunan rupiah sempat terhenti. Kini, dengan kemenangan di MA, status hukum lahan tersebut kembali jelas berada di tangan Pemprov Banten dan membuka peluang untuk pengusutan lebih lanjut.
