BantenCorner– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui, masalah tumpang tindih penggunaan lahan masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
“Timpang tindih tanah terjadi dimana-mana, ini yang menjadi konsen utama Kementerian ATR/BPN. Kami juga paham bahwa seringkali peta yang ada itu tidak sama,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono usai mendeklarasikan Kota Cilegon sebagai Kota Lengkap, di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (26/3/2024).
“Misalnya untuk peta wilayah hutan seringkali ada tumpang tindih yang menyulitkan kita untuk memetakannya dengan tertib, tetapi upaya kami untuk terus melakukan sinkronisasi, kita berkomunikasi dengan semua stakeholder terkait,” kata AHY menambahkan.
Dikatakan AHY, persoalan pertanahan dan tata ruang wilayah di Indonesia seringkali menjadi pemicu konflik di antara masyarakat dengan negara. Untuk itu, AHY tidak menginginkan rakyat dan pemerintah saling berhadapan.
“Jangan sampai ada overlapping antara milik rakyat dengen nagara sehingga nanti bisa menyebabkan seolah-olah berbenturan antara negara, pemerintah dengan masyarakat, ini bukan hanya masalah batas wilayah, tetapi juga masalah sosial. Kita tidak ingin itu terjadi kita ingin yakinkan semua punya kepastian,” ungkapnya.
AHY meminta masyarakat untuk segera melakukan sertifikat tanah, karena sertifikat yang dimiliki warga menjadi dokumen penting untuk menghindari konflik dan sengketa
“Oleh karena itu harapan kami bagi masyarakat yang belum punya sertifikat tanah mohon segera disertifikatkan dengan baik,” tandasnya.*
