BANTENCORNER.COM – Wacana pemindahan (translokasi) Badak Jawa atau badak bercula satu (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, menuju Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, kembali memantik kegelisahan serius. Sebagai bagian dari generasi muda, mahasiswa, sekaligus masyarakat asli yang tumbuh di tanah Ujung Kulon, rencana ini layak ditolak secara tegas.
Alasan utama yang kerap digaungkan di balik rencana relokasi ini adalah mitigasi bencana: ancaman gempa bumi, tsunami, serta potensi erupsi Gunung Anak Krakatau yang sewaktu-waktu dapat memusnahkan populasi satwa langka tersebut. Secara sepintas, argumen ini terdengar rasional dan penuh kepedulian terhadap konservasi. Namun, jika ditelaah dengan kacamata keadilan sosial dan ekologi politik, narasi “penyelamatan bencana” ini justru menyisakan lubang logika yang menganga.
Pertanyaan paling mendasar yang harus diajukan kepada para pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang mendorong wacana ini—termasuk figur publik dan elite seperti Hashim Djojohadikusumo yang getol menyuarakan ide tersebut—adalah: jika Ujung Kulon dianggap terlalu berbahaya dan tidak layak lagi dihuni karena ancaman tsunami dan erupsi Anak Krakatau, lalu bagaimana nasib puluhan ribu masyarakat Ujung Kulon yang hidup berdampingan dengan kawasan taman nasional tersebut?
Apakah negara dan para elite hanya peduli pada keselamatan nyawa badak, sementara nyawa rakyat Ujung Kulon dibiarkan bertaruh dengan ancaman bencana yang sama tanpa solusi mitigasi yang setara?
Masyarakat Ujung Kulon bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah warga negara yang selama puluhan tahun turut menjaga kelestarian hutan, hidup dengan keterbatasan infrastruktur, dan bertahan di garis terdepan saat bencana melanda—seperti yang terbukti pada tsunami Selat Sunda 2018 silam. Memindahkan badak dengan alasan ancaman bencana, sembari membiarkan masyarakatnya tanpa perlindungan dan sistem peringatan dini (early warning system) yang memadai, adalah bentuk standar ganda yang menyakitkan.
Lebih jauh lagi, masyarakat berhak curiga dan bersikap kritis terhadap motif di balik relokasi ini. Ujung Kulon bukan hanya rumah bagi satwa endemik; kawasan di sekitar dan penyangganya juga dikenal menyimpan potensi sumber daya alam serta mineral yang menggiurkan bagi industri ekstraktif.
Ketika status Ujung Kulon sebagai satu-satunya benteng terakhir habitat Badak Jawa di dunia perlahan dilucuti dengan memindahkan satwanya ke Jawa Timur, publik patut bertanya: apakah narasi mitigasi bencana ini murni demi konservasi, atau sekadar karpet merah untuk melonggarkan status perlindungan kawasan demi membuka ruang bagi eksploitasi tambang dan investasi skala besar di masa depan?
Sejarah pengelolaan sumber daya alam di negeri ini berkali-kali menunjukkan pola serupa: ketika suatu kawasan kehilangan “ikon” ekologis yang melindunginya secara hukum dan moral, benteng pertahanan kawasan tersebut menjadi rapuh dan mudah dialihfungsikan. Jika Badak Jawa tidak lagi menjadi eksklusif milik Ujung Kulon, daya tawar ekologis wilayah ini akan merosot drastis. Pada akhirnya, bukan hanya hutan yang terancam dirusak, tetapi ruang hidup petani, nelayan, dan masyarakat adat di sekitar Ujung Kulon pun akan tergusur oleh ekspansi tambang.
Konservasi sejati tidak pernah memisahkan satwa dari habitat aslinya, apalagi memisahkan perlindungan alam dari kesejahteraan manusianya. Ujung Kulon memiliki ekosistem, vegetasi, dan mikroorganisme spesifik yang telah menopang kehidupan Badak Jawa selama ribuan tahun—sesuatu yang belum tentu bisa direplikasi secara instan di Alas Purwo tanpa risiko kematian akibat stres adaptasi.
Daripada menghabiskan anggaran besar dan energi politik untuk memindahkan badak dari tanah kelahirannya, pemerintah dan para pegiat konservasi seharusnya fokus pada dua hal yang jauh lebih mendesak:
1. Memperkuat perlindungan di habitat asli (in-situ)
Meningkatkan pengawasan dari perburuan liar, membasmi spesies invasif seperti langkap (Arenga obtusifolia) yang mengurangi pakan alami badak, serta memperluas zona penyangga di Ujung Kulon.
2. Membangun mitigasi bencana yang adil bagi alam dan manusia
Menyediakan infrastruktur evakuasi, jalur penyelamatan, dan penguatan ekonomi bagi masyarakat Ujung Kulon agar manusia dan satwa sama-sama aman dari ancaman bencana Selat Sunda.
Badak bercula satu adalah identitas, kebanggaan, sekaligus penjaga marwah tanah Pandeglang dan Banten. Memindahkannya berarti mencabut akar sejarah dan melemahkan pertahanan ekologis Ujung Kulon. Negara tidak boleh tunduk pada logika yang meminggirkan rakyat dan membuka celah eksploitasi alam berkedok konservasi.***





















