BantenCorner – Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa memastikan bakal merevisi Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terhadap Tindak Kekerasan, untuk disesuaikan dengan undang-undang terbaru dalam rangka memperkuat langkah-langkah pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi kekerasan perempuan dan anak.
“Dari sisi kebijakan kita akan segera merevisi Perda nomor 9 tahun 2014, untuk menyesuaikan dengan undang-undang terbaru yang ada di atasnya. Kemudian bagaimana peranan pemerintah langkah langkah yang dilakukan baik dari sisi program promotif, prefentif, kuratif dan rehabilitatif,” ujar Yeremia di Plaza Aspirasi, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (22/3/2024).
Politisi PDIP itu menjelaskan OPD terkait terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga (DP3AKB) dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki peranan penting untuk mencegah kekerasan.
“Peranan khususnya UPTD ini yang dibawah DP3AKB bisa mengambil bagian setidaknya ketika ada korban mereka misalnya menyediakan save house, rumah singgah atau rumah aman. Di dalam rumah aman itu bisa diberikan pendampingan psikologi, pendampingan pemilihan secara psikis, kemudian diberikan pelatihan pelatihan sehingga kembali ke keluarga bisa kembali berdaya secara ekonomi,” katanya.
Lebih lanjut Yeremia mengungkapkan, bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala dalam menangani kasus kekerasan.
Oleh karena itu, Yeremia berharap pembangunan Balai Rehabilitasi Terpadu di Kabupaten Lebak bisa mengatasi permasalahan tersebut.
“Tahun ini kita anggarkan di dinas sosial untuk membangun balai rehabilitasi terpadu yang ada di Lebak. Mudah mudahan tahun ini bisa berhasil, kita kemarin coba setuju anggaranya untuk pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana,” katanya.
“Kita berharap bahwa kekerasan di Provinsi Banten khususnya anak dan perempuan bisa segera diminimalisir kalau boleh nol. Tapi sekali lagi ini perlu keterlibatan semua pihak seluruh elemen masyarakat,” tandasnya.
