Bantencorner.com TANGERANG – Proyek pengembangan kawasan PIK 2 yang mengikis ribuan hektar lahan pertanian di Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, turut menggerus nasib pekerja penggilingan padi.
Mereka harus rela kehilangan mata pencaharian karena pabrik yang selama ini menyerap gabah petani tak lagi beroperasi setelah kekurangan pasokan.
Seperti menimpa para pekerja PT Mentari Kharisma Utama. Sejak 2024, sekitar 500 orang terpaksa dirumahkan dari sentra penggilingan modern yang berdiri sejak 2007 itu.
“Karena kesulitan pasokan (gabah). Bisa kita lihat itu lahan pertanian diurug, saluran irigasi ditutup, ya otomatis sawah-sawah rusak gak layak digarap” kata Ketua Paguyuban Penggilingan Padi Pakuhaji Yulianto, Kamis (9/4).
Dia menjelaskan, selama ini hubungan sentra penggilingan padi tempatnya bekerja dengan petani sekitar saling menguntungkan.
Perusahaan, tuturnya, sedari dulu memberikan pembinaan dan pendampingan tentang penerapan sistem pertanian terhadap petani selaku pemasok gabah.
Pendampingan itu mulai dari pengelolaan lahan hingga metode dan praktik pertanian secara baik dan berkelanjutan.
“Tapi dengan kondisi sekarang ini semua kena dampaknya, ya para petani termasuk kami para pekerja jadi korban,” jelasnya.
Yulianto menyampaikan, kini kehidupan petani dan pekerja yang terdampak, khususnya di Desa Laksana, Kali Baru, dan Kohot sedang terkatung-katung.
Sebagian besar mereka menganggur. Sebagian lagi petani yang punya sawah menjual tanah dengan harga murah.
“Sudah tidak ada pilihan, punya sawah tapi rusak buat apa? Cari kerja juga susah,” keluhnya.
*Minta Audiensi dengan DPR*
Untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi, para pekerja yang tergabung dalam Paguyupan Pekerja Penggilingan Padi Pakuhaji mengirim surat permohonan audiensi ke Ketua Komisi IV DPR RI.
Yulianto menyampaikan, surat tersebut telah diterima pihak terkait serta tinggal menunggu jadwal pertemuan.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi, memohon perhatian, perlindungan, juga solusi atas masalah yang kami hadapi,” ungkapnya.
Dia berharap, dengan adanya perhatian DPR RI area lahan dipulihkan fungsinya sebagai lahan produktif untuk pertanian.
Pihaknya juga meminta saluran irigasi dibuka dan direvitalisasi sehingga aktivitas pertanian dan penggilingan kembali berjalan normal.
“Kalau bisa, kami juga mohon dan berharap Komisi IV nantinya bisa meninjau langsung ke lokasi persawahan dan penggilingan, utamanya di Desa Kohod, Laksana, dan Kalibaru,” harapnya.
Selain ke DPR RI, Paguyuban Pekerja Penggilingan Padi Pakuhaji juga meminta kesempatan audiensi dengan Menteri Pertanian RI.
Semua upaya tersebut dilakukan tidak lain adalah dalam rangka menyampaikan keluhan dan aspirasi atas nasib yang menimpa petani dan pekerja penggilingan padi.
“Karena kalau praktik begini terus dibiarkan, dapat mengancam program ketahanan pangan Pak Presiden Prabowo,” tutupnya.
