BANTENCORNER.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bina Bangsa (UNIBA) Banten meluncurkan pernyataan sikap tegas terkait kondisi pendidikan di Provinsi Banten yang dinilai masih jauh dari ideal. Ketua BEM UNIBA Banten periode 2025-2026, Abdur Rahman, dalam keterangan persnya Sabtu (6/7) menyatakan keprihatinannya atas berbagai permasalahan sistemik yang menghambat kemajuan pendidikan di daerah tersebut.
Abdur Rahman menyoroti sejumlah isu krusial, di antaranya disparitas mutu pendidikan antar sekolah, terbatasnya akses pendidikan di daerah terpencil, dan pengelolaan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan nyata peserta didik. Ia mencontohkan masih banyaknya sekolah dasar negeri di Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang kekurangan guru, fasilitas yang tidak memadai, dan minimnya akses teknologi digital.
“Data survei nasional menunjukkan rendahnya capaian literasi siswa Banten. Apakah ini yang dimaksud dengan Banten yang maju dan berdaya saing?” ungkap Abdur Rahman kepada tim Bantencorner.
Ia mempertanyakan efektivitas anggaran daerah yang lebih banyak dialokasikan untuk proyek infrastruktur besar dan perjalanan dinas, sementara nasib guru honorer, beasiswa pendidikan, dan fasilitas sekolah diabaikan.
BEM UNIBA Banten juga mengkritik lambannya respons Dinas Pendidikan Provinsi Banten terhadap sejumlah permasalahan seperti pungutan liar di sekolah, keterlambatan dana BOS daerah, dan praktik jual beli kursi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Diamnya pengambil kebijakan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.
Abdur Rahman mengajak seluruh mahasiswa di Banten untuk bersatu dan membangun tekanan publik secara konstruktif. Ia menekankan bahwa BEM UNIBA Banten siap menjadi mitra kritis pemerintah, namun mengharapkan adanya ruang dialog yang terbuka dan responsif terhadap kritik.
“Kami ingin pendidikan di Banten bukan hanya sebatas janji kampanye atau program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan hingga ke pelosok daerah seperti Cikeusik, Sumur, Bojongmanik, dan Bayah,” pungkas Abdur Rahman.
Ia berharap pemerintah Provinsi Banten lebih serius dan komprehensif dalam membangun pendidikan di Banten, dengan kebijakan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.***
