BantenCorner– Dalam Simposium Gerakan Nasional Pasal 33 yang dilaksanakan pada 05 November 2025 di Gedung Soeroto APMD DIY yang diselenggarakan oleh Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) DIY, berbagai pandangan kritis terkait arah perekonomian nasional mengemuka. Salah satunya datang dari Juru Bicara Partai Prima, Syamsudin Saman, yang menyoroti bahaya sistem ekonomi yang disebut Presiden Prabowo sebagai serakahnomics.
Dalam menjalankan perekonomian bangsa sejatinya Indonesia sudah mempunyai peta sebagai acuan untuk membawa Indonesia menuju negara yang adil, makmur, dan sejahtera.
Peta tersebut adalah Ekonomi Pancasila, yang fundamentalnya tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Jalan Trisakti Bung Karno. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dianugerahi kekayaan alam yang begitu besar. Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, batu bara, timah, serta penghasil emas urutan kesepuluh di dunia.
Namun dalam penerapannya, bangsa ini menemui berbagai hambatan. Presiden Prabowo Subianto mengistilahkan hambatan tersebut dengan nama serakahnomics — sebuah perilaku ekonomi yang manipulatif dan eksploitatif, yang kini dominan dan menggerogoti bangsa ini.
Secara sederhana, serakahnomics adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip keserakahan.
Menanggapi hal tersebut, Syamsudin Saman menegaskan bahwa serakahnomics merupakan hambatan utama bangsa ini — sebuah perilaku curang yang terus menggerogoti seluruh sektor.
“Serakahnomics adalah musuh nyata rakyat. Potensial SDA kita itu sekitar 200.000 triliun, yang kalau kita kelola dengan baik, cita-cita kita untuk jadi negara yang sejahtera, adil, dan makmur bukan hal yang sulit untuk kita capai,” kata Syamsudin, Kamis (6/11/2025).
Lebih lanjut, ia menilai bahwa serakahnomics adalah anti-Pancasila, terutama karena melanggar sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Praktik tersebut dianggap telah membajak cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Jalan menuju Indonesia yang berkeadilan sejatinya telah diamanatkan oleh UUD 1945, sehingga seruan Presiden Prabowo untuk membumihanguskan serakahnomics dari bumi Indonesia harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.
“Serakahnomics bukanlah takdir. Ia adalah buah dari sistem yang dibiarkan bobrok dan dikendalikan oleh nafsu serakah segelintir orang. Kami mendukung seruan Presiden Prabowo untuk melawan sistem rakus ini. Kita harus kembali berpedoman kepada Pasal 33, UUD 1945, dan Pancasila dalam menjalankan sistem ekonomi berbangsa kita,” pungkasnya.
Oleh karena itu, Syamsudin berharap agar seluruh elemen bangsa bersatu padu dalam melakukan perlawanan terhadap praktik serakahnomics. Kembali ke jalan lama: UUD 1945 dan Pancasila, adalah suatu keharusan untuk menuju Indonesia yang adil dan makmur.
“Kami percaya bahwa Indonesia mampu keluar dari jerat Serakahnomics. Kuncinya adalah kembali kepada cita-cita founding fathers: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang semuanya hanya dapat dicapai dengan persatuan yang kokoh,” tutupnya.
