BANTENCORNER.COM – Warga Lingkungan Cimoyan, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, menyampaikan protes terhadap keberadaan proyek galian C di wilayahnya lantaran nama mereka diklaim telah menjual lahan itu kepada perusahaan.
Protes tersebut disampaikan saat masyarakat setempat bersama pihak kepolisian, anggota DPRD, dan perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang turun langsung ke lokasi galian C, Jumat, 7 November 2025.
Mukri Etami, warga Lingkungan Cimoyan, menegaskan bahwa masyarakat setempat hanya menggarap lahan untuk perkebunan, tanpa ada transaksi jual beli kepada siapapun.
Mereka juga menyadari jika tanah tersebut merupakan aset negara yang mesti dilindungi.
”Tapi kemudian timbul adanya sertifikat (jual beli tanah) itu, dan yang menggarap tidak merasa menjualbelikan,” ujar Mukri kepada awak media.
Lebih jauh, Mukri mengatakan jika persoalan ini sempat dibahas di kantor kelurahan namun buntu tanpa ada penyelesaian yang jelas.
Ia menyebut bahwa seseorang yang mengaku memiliki lahan ini diketahui bernama Yongki, warga Jakarta. Aktivitas galian C yang diketahui sudah beroperasi selama 5 tahun ini ternyata tidak ada sosialisasi terlebih dahulu kepada warga setempat.
”Oleh karena itu kami minta galian ini ditutup total, apalagi tanah ini aset negara. Jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Mukri.
”Dia ngaku punya sertifikat tapi sertifikat itu dasarnya dari mana, karena warga yang menggarap lahan ini tidak merasa menjual tapi ada nama-namanya di situ,” sambungnya.
Di tempat yang sama, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang, Ismetullah meminta pihak perusahaan galian C agar segera menghentikan aktivitasnya lantaran tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Serang.
Dalam peraturan tersebut, kata dia, Kota Serang melarang adanya perizinan pertambangan salah satunya adalah aktivitas galian C.
”Apabila ada aktivitas galian C seperti ini yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, itu jelas-jelas melanggar undang-undang tata ruang, ada implikasinya,” ujar Ismetullah.
Pihaknya mengaku akan segera berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menyegel dan menutup seluruh aktivitas galian C tersebut.
”Kalau sudah diperingatkan tapi masih tetap membandel, sanksinya ya proses hukum,” tegasnya.
