BANTENCORNER.COM – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi melaporkan stasiun televisi Trans 7 ke Dewan Pers dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Langkah ini dilakukan menyusul tayangan program Xpose Uncensored yang dinilai mengandung ujaran kebencian, penghinaan terhadap kiai, serta pelecehan terhadap pesantren. Laporan dilakukan pada Rabu (14/10/2025) malam di Jakarta.
LPBH PBNU (Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU) mendapat mandat resmi dari PBNU untuk menindaklanjuti persoalan tersebut secara hukum. Surat tugas dikeluarkan PBNU dan langsung ditindaklanjuti oleh LPBH sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam melindungi kehormatan kiai dan pesantren.
Sekitar pukul 18.30 WIB, LPBH PBNU terlebih dahulu mendatangi kantor Dewan Pers untuk melayangkan pengaduan resmi. Aduan tersebut diterima dan terdaftar dengan nomor 2510026. LPBH PBNU berharap Dewan Pers dapat segera memberikan keputusan yang tegas terhadap pelanggaran etik jurnalistik yang dilakukan Trans7.
Satu jam kemudian, tepat pukul 19.30 WIB, LPBH PBNU melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan laporan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Laporan ini menyasar dugaan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan Trans 7 melalui tayangan tersebut.
Wakil Sekretaris LPBH PBNU, Aripudin, yang ditunjuk secara resmi untuk mengajukan laporan, menyebut tindakan Trans 7 sebagai “fatal, kebablasan, dan tidak beradab”. Ia menegaskan bahwa laporan ini bukan sekadar respons emosional, tetapi langkah hukum yang terukur dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Aripudin, Trans 7 diduga telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut mengatur larangan menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut dan menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
“Dalam tayangan itu terdapat ujaran kebencian dan penghinaan yang jelas-jelas menyudutkan kalangan kiai dan pesantren. Ini tidak bisa dibiarkan. Negara punya hukum, dan kami akan tempuh jalur itu,” ujar Aripudin.
Ia juga meminta Dewan Pers segera mengambil keputusan cepat terhadap laporan yang telah diterima. Menurutnya, langkah tegas Dewan Pers sangat penting agar masyarakat mendapatkan keadilan dan pelaku pelanggaran media tidak merasa kebal hukum.
“Pengaduan kami sudah tercatat secara resmi. Kami mendesak Dewan Pers segera menindaklanjuti. Ini menyangkut martabat kiai dan pesantren yang selama ini menjadi benteng moral bangsa,” tegasnya.
LPBH PBNU menilai bahwa permohonan maaf dari pihak Trans 7 tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Menurut Aripudin, permintaan maaf hanyalah langkah awal, sedangkan penyelesaian hukum tetap harus dijalankan agar menjadi pelajaran bagi semua pihak.
“Kami tidak anti kritik. Tapi kalau sudah menghina dan mengolok-olok, itu bukan kritik, melainkan serangan terhadap kehormatan. Karena itu, langkah hukum ini bersifat final,” ujarnya.
PBNU melalui LPBH menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Mereka berharap kasus ini menjadi preseden penting agar media massa tetap menjalankan fungsi jurnalistik dengan beretika dan tidak merendahkan simbol-simbol agama.
