BANTENCORNER.COM — Aliansi Pemuda & Mahasiswa Bersatu melayangkan kritik keras terhadap alokasi anggaran Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Serang tahun 2026 yang menembus angka Rp76,15 miliar. Angka tersebut dinilai tidak masuk akal dan mencerminkan buruknya sensitivitas pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Serang yang masih berjuang dengan berbagai persoalan mendasar.
Koordinator Aliansi Pemuda & Mahasiswa Bersatu, Riyan Doress, menyebut bahwa besarnya anggaran tersebut lebih mirip proyek pemanjaan birokrasi ketimbang anggaran pelayanan publik.
“Angka Rp76,15 miliar untuk gaji, tunjangan, dan operasional Setda itu berlebihan. Di tengah rakyat yang kesulitan, pemerintah malah memilih menggemukkan anggaran internal. Ini bukan sekadar tidak wajar, ini bentuk pengabaian terhadap kondisi sosial masyarakat,” tegas Riyan saat memberikan keterangan resmi.
Aliansi menilai Pemerintah Kabupaten Serang gagal memahami prioritas. Menurut Riyan, masih banyak kebutuhan mendesak yang jauh lebih membutuhkan anggaran besar, seperti:
1. Penanganan persoalan lingkungan,
2. Perbaikan infrastruktur dasar,
3. Minimnya lapangan pekerjaan,
4. Menyelesaian masalah sampah dan TPS ilegal, serta
5. Pelayanan publik yang masih buruk di berbagai sektor.
Lebih lanjut, Riyan juga menyebut bahwa pemerintah daerah semestinya memahami arahan Presiden terkait penghematan anggaran dan efisiensi birokrasi, bukan malah bertindak seolah-olah tidak ada krisis.
“Instruksi pusat sudah jelas: efisiensi. Tapi di Serang justru sebaliknya, anggaran internal malah membengkak. Ini ironi dan bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi,” tambahnya.
Tak hanya itu, Aliansi Pemuda & Mahasiswa Bersatu mendesak agar anggaran Rp76,15 miliar tersebut dievaluasi dan dialihkan untuk kebutuhan publik yang lebih konkret dan mendesak.
“Realokasi adalah keharusan. Anggaran sebesar itu harus diarahkan untuk kebutuhan rakyat — bukan untuk mempertebal kenyamanan birokrasi,” tegas Riyan Doress.
Riyan juga meminta seluruh masyarakat Kabupaten Serang untuk ikut mengawasi anggaran daerah, terutama yang menyangkut belanja birokrasi skala besar.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk aktif mengawasi. Ketika anggaran publik tidak dikelola dengan benar, rakyatlah yang menanggung akibatnya. Pemerintah harus transparan, dan kami akan terus berada di barisan depan untuk memastikan itu,” tutup Riyan.***
