BANTENCORNER.COM— Massa aksi dari Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK-LMND) Serang Raya menggelar demonstrasi di kantor Pemerintah Kota Serang, pada Selasa, (24/2/2026). Aksi ini sebagai bentuk evaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Nur Agis Aulia.
Ketua EK-LMND Serang Raya, Aji Maulana menyebutkan, angka kemiskinan di Kota Serang masih menjadi persoalan utama yang perlu disikapi dengan serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang pada 2025 tercatat 5,51 persen dengan garis kemiskinan Rp556.702 per kapita per bulan.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja yang memadai.
“Pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi penyerapan tenaga kerja lokal berpotensi menimbulkan jobless growth dan memperdalam kesenjangan sosial,” ujarnya.
Selain isu kemiskinan, EK-LMND juga menyoroti persoalan drainase dan tata ruang kota. Mereka menilai masih lemahnya perencanaan berbasis kajian hidrologi, yang berdampak pada persoalan banjir di sejumlah titik.
“Kota Serang membutuhkan sistem drainase yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bukan pembangunan parsial tanpa perencanaan menyeluruh.”
Tak hanya itu, mereka juga mengkritisi ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat dan menilai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal.
Aksi tersebut memuat sepuluh tuntutan utama, antara lain:
1. Perluas lapangan kerja bagi Masyarakat kota serang
2. Wujudkan Langkah konkret pengentasan kemiskinan
3. Bangun system drainase terintegrasi dari hulu ke hilir
4. Optimalisasi PAD
5. Tegakkan regulasi kemitraan setara bagi UMKM local dritel modern
6. Wujudkan ruang aman untuk kaum rentan
7. Entaskan anak tidak sekolah
8. Wujudkan Serang menyala
9. Wujudkan reforma agraria sejati
10. Selesaikan konflik Masyarakat Sawah Luhur
Melalui evaluasi satu tahun kepemimpinan tersebut, EK LMND Serang Raya mendorong Pemerintah Kota Serang untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja bagi warga lokal, pengentasan kemiskinan yang terukur, pembangunan sistem drainase terintegrasi, optimalisasi PAD, penguatan UMKM, perlindungan kelompok rentan, peningkatan akses pendidikan, serta penyelesaian konflik agraria secara adil.
