BANTENCORNER.COM– Aliansi Peduli Lingkungan (APEL) melayangkan kecaman keras terkait dengan kasus pencemaran yang terjadi di Situ Cangkring, yang terletak di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Kondisi air yang berubah warna secara drastis, bau menyengat yang mengganggu, serta fenomena matinya ikan secara massal di lokasi tersebut, menjadi bukti nyata adanya pencemaran serius yang mengancam kesehatan serta keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.
Perwakilan APEL, Azhar Basyir, menyebut kasus ini melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia,” tegasnya kepada media pada Jum’at 29 Agustus 2025.
Azhar menambahkan, Pasal 67 undang-undang tersebut juga mewajibkan setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran. Namun, ia menyayangkan bahwa banyak perusahaan yang tidak mengelola limbah dengan benar, sehingga mengingkari kewajiban tersebut.
Kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai Pasal 22 ayat (1) juga menjadi sorotan. Azhar menilai bahwa di lapangan, banyak perusahaan hanya menjadikan AMDAL sebagai formalitas tanpa implementasi nyata yang berdampak positif bagi lingkungan.
Menyikapi situasi ini, APEL mengajukan empat tuntutan utama kepada pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang. Tuntutan tersebut meliputi publikasi terbuka hasil investigasi dan uji laboratorium terkait pencemaran Situ Cangkring, audit lingkungan dan evaluasi AMDAL terhadap perusahaan-perusahaan di sekitar Kelurahan Periuk Jaya, penegakan hukum yang tegas hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan, serta pemulihan ekosistem Situ Cangkring yang dilakukan bersama warga secara transparan dan berkelanjutan.
Fauzi, mewakili APEL, menekankan bahwa pencemaran ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Selain menuntut transparansi dari pemerintah, mereka juga menegaskan pentingnya keberpihakan aparat kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh pencemaran ini.
“Jika pemerintah dan dinas terkait tetap bungkam, berarti mereka berpihak pada pencemar, bukan rakyat. Situ Cangkring bukan milik industri, tapi sumber kehidupan warga. Kami siap melakukan aksi massa bila tuntutan ini diabaikan,” tegas Fauzi.***