BANTENCORNER.COM – Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Lebak (PP IMALA), Ridwanul Maknunah, menegaskan bahwa aksi unjuk rasa terkait tingginya tunjangan rumah DPRD Provinsi Banten merupakan gerakan murni mahasiswa dan pemuda. Ia menampik keras adanya tudingan bahwa gerakan tersebut ditunggangi kepentingan politik atau transaksi dengan pihak tertentu. Serang, 5 Oktober 2025.
“Aksi kami murni untuk memperjuangkan keadilan sosial di Provinsi Banten. Tidak ada kepentingan tersembunyi, apalagi transaksi dengan pihak manapun. Siapapun yang mengklaim bahwa IMALA telah bertemu atau bersepakat dengan Ketua DPRD Provinsi Banten, saya nyatakan itu tidak benar,” tegas Ridwanul dalam keterangan tertulisnya.
Gerakan ini lahir dari keprihatinan terhadap kondisi rakyat Banten yang kian terjepit oleh tingginya harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, DPRD Provinsi Banten justru menikmati fasilitas dan tunjangan rumah dengan nilai fantastis. Ketimpangan inilah yang kemudian memicu gelombang konsolidasi dan perlawanan dari kalangan mahasiswa serta pemuda.
Aksi pertama telah disiapkan sejak pertengahan September 2025. IMALA melalui kader Serang Raya mengajukan surat pemberitahuan aksi pada 15 September, namun ditolak oleh pihak kepolisian dengan alasan administratif. Aksi kemudian dijadwalkan ulang pada 19 September dengan menggandeng IMM Lebak, HMI Cabang Lebak, dan KNPI DPD Lebak sebagai aliansi awal.
Namun dinamika internal sempat mewarnai persiapan aksi. Salah satu organisasi mengaku mendapat panggilan dari pusat, sementara koordinator lapangan dilaporkan dihubungi pihak Tipikor terkait persoalan pekerjaan yang diduga berhubungan dengan rencana aksi. Di saat yang sama, KNPI sempat difasilitasi bertemu salah satu anggota DPRD yang menjanjikan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 20 September. Sayangnya, RDP tersebut dibatalkan secara sepihak tanpa alasan jelas.
Kekecewaan ini justru memantik semangat baru. IMALA dan jaringan aliansi kemudian menggelar aksi jilid kedua pada 24 September 2025. Kali ini, dukungan meluas dengan bergabungnya BEM dan DPM Piksi. Tuntutan pun diperluas, tidak hanya soal tunjangan rumah, tetapi juga soal pemangkasan kuota BPJS dan ketimpangan pelayanan publik di Banten.
Meski aksi berlangsung damai dan substansial, tak satu pun anggota DPRD yang turun menemui massa. Aliansi mahasiswa-pemuda kembali bergerak pada aksi jilid ketiga dengan menambahkan isu pendidikan dan desakan pengesahan Perda Pencegahan Kekerasan Seksual. Mereka bahkan mengundang DPRD untuk hadir dalam debat publik, namun lagi-lagi tak ada respons.
Puncaknya terjadi saat massa aksi mendatangi ruang sidang DPRD pada 2 Oktober 2025 bertepatan dengan Rapat Paripurna. Bukannya menerima aspirasi, aparat justru memaksa massa keluar dengan cara kasar mendorong, memiting, hingga mengusir ke area parkir gedung DPRD. Tindakan represif ini semakin memperkuat tekad aliansi untuk melanjutkan perjuangan.
Situasi semakin panas setelah muncul isu bahwa gerakan mahasiswa telah “beres” karena sudah “diberi uang”. Seorang yang mengaku wartawan dari Lebak menyampaikan klaim tersebut kepada Ridwanul.
“Saya langsung klarifikasi. Kami tidak pernah bertemu DPRD, apalagi menerima uang. Bahkan dia mengajak makan saja kami tolak, karena kami sadar itu bagian dari upaya membelokkan gerakan,” ujarnya.
Awalnya, pernyataan itu dianggap sekadar rumor. Namun, kecurigaan terjawab ketika Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Banten secara terbuka membenarkan adanya transaksi untuk menghentikan aksi. Pernyataan tersebut menjadi bukti adanya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa untuk kepentingan pribadi.
“Saya sebagai Ketua Umum PP IMALA tidak tahu-menahu soal itu, dan saya pastikan tidak ada satu pun yang bisa membawa nama IMALA demi keuntungan pribadi,” tegas Ridwanul. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan tetap konsisten menjaga kemurnian gerakan.
Ridwanul memastikan bahwa IMALA bersama seluruh elemen pemuda dan mahasiswa akan terus mengawal isu tunjangan DPRD ini sampai ada tanggapan dan kejelasan resmi dari pihak legislatif.
“Kami tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi ini. Ini gerakan moral dan perjuangan kolektif untuk rakyat Banten,” pungkasnya.
